[30 Agustus 1999] Referendum Rakyat Timor Timur

30 Agustus 1999
Referendum Rakyat Timor Timur

Timor Timur sebelumnya merupakan sebuah provinsi yang ke-27 menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Timor Timur berintegrasi dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah dijajah oleh Portugal pada awal abad ke-16. Wilayah provinsi ini meliputi bagian timur pulau Timor, pulau Kambing atau Atauro, pulau Jaco dan sebuah eksklave di Timor bagian barat yang dikelilingi oleh provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian, pada pertengahan abad ke-19, Belanda menjajah kepulauan Indonesia kecuali Timor Timur yang masih tetap dikuasai Portugis. Pada tahun 1945, Indonesia meraih kemerdekaannya sementara Timor Timur masih terus dijajah hingga tahun 1976. Pada tahun itu pula, tentara Indonesia masuk ke Timor Timur dan memasukkan Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia. Setelah jatuhnya Suharto dari kursi kepresidenan tahun 1998, perjuangan rakyat Timor Timur semakin menguat dan mendapat dukungan PBB dan negara-negara barat sampai akhirnya berhasil merdeka setelah diadakan referendum pada tanggal 30 Agustus 1999. Dengan kemenangan ini, terhitung sejak 30 Agustus 1999, Timor Timur berpisah dari Republik Indonesia untuk menjadi sebuah negara independen.

Mengenal Provinsi Timor Timur

Timor Timur resmi menjadi provinsi termuda dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-undang no. 7 tahun 1976 dan Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 1976, sebagai perwujudan keinginan rakyat Timor Timur untuk berintegrasi ke dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Luas wilayah daerah ini adalah karang lebih 14.977 km2, termasuk daerah Ambeno/Occusie dan Pulau Atauro cli sebelah utara Dili.

Keadaan topografinya sebagian besar berbukit-bukit yang disana-sini diselingi oleh dataran-dataran, Keadaan tanah terdiri dari lapisan tepung sedimenter, karang-karang dan tanah liat. Ditinjau dari pola penggunaan tanahnya, kurang lebih 40% dari luas tanah keseluruhan merupakan daerah pertanian alau cocok untuk pertanian. Tetapi dari jumlah tersebtit.diperkirakan baru karang lebih 10% saja yang telah digarap.

Keadaan iklim di daerah ini termasuk iklim tropis, dengan kekhususan bahwa musim kemarau relatif lebih panjang dari musim hujan. Pada musim hujan, pada umumnya hujan turun terus menerus setiap hari. Sebagai akibatnya banyak sungai-sungai pada musim kemarau tidak berair sama sekali dan pada musim hujan berubah menjadi sungai yang sangat deras.

Sebagai akibat penjajahan selama dari 500 tahun, ditambah dengan pergolakan yang pernah terjadi, daerah dan penduduk Timor Timur jauh ketinggalan bila dibandingkan dengan daerah dan penduduk dari Propinsi-propinsi Republik Indonesia lainnya. Kalau pun ada kegiatan pembangunan, hasilnya hanya pada kota Dili dan sekitarnya saja. Daerah-daerah lainnya relatif masih terkebelakang. Menurut catatan yang ada, jumlah penduduk Timor Timur pada lahun 1973 berjumlah sebanyak 626.546 jiwa. Ini berarti tingkat kepadatan penduduknya pada tahun tersebut adalah sebanyak kurang lebih 42 jiwa/km2. Sebagian besar penduduk hidup dari sektor pertanian terutama perkebunan yang menghasilkan antara lain kopi, kopra, karet, dan kemiri yang sebagian besar diekspor keluar negeri. Kurang lebih 90% dari seluruh nilai ekspor pada tahun 1972 berasal dari ekspor kopi.

Secara administratif, Daerah Tingkat I Timor Timur terbagi ke dalam 13 Kabupaten, 64 Kecamatan, dan kurang lebih 640 desa. Sejak daerah ini dengan resmi telah menjadi bagian dari Republik Indonesia, kegiatan-kegiatan pembangunan di segala bidang telah mulai dilaksanakan.

Sejarah Timor Timur

Sejarah Timor Timur berawal dengan kedatangan orang Australoid dan Melanesia. Orang dari Portugal mulai berdagang dengan pulau Timor pada awal abad ke-16 (18 Agustus 1515) dan menjajahnya pada pertengahan abad itu juga. Setelah terjadi beberapa bentrokan dengan Belanda, dibuat perjanjian pada 1859 di mana Portugal memberikan bagian barat pulau itu. Jepang menguasai Timor Timur dari 1942 sampai 1945, namun setelah mereka kalah dalam Perang Dunia II Portugal kembali menguasainya.

Pada tahun 1975, ketika terjadi Revolusi Bunga di Portugal dan Gubernur terakhir Portugal di Timor Leste, Lemos Pires, tidak mendapatkan jawaban dari Pemerintah Pusat di Portugal untuk mengirimkan bala bantuan ke Timor Leste yang sedang terjadi perang saudara, maka Lemos Pires memerintahkan untuk menarik tentara Portugis yang sedang bertahan di Timor Leste untuk mengevakuasi ke Pulau Kambing atau dikenal dengan Pulau Atauro. Setelah itu FRETILIN menurunkan bendera Portugal dan mendeklarasikan Timor Leste sebagai Republik Demokratik Timor Leste pada tanggal 28 November 1975. Menurut suatu laporan resmi dari PBB, selama berkuasa selama 3 bulan ketika terjadi kevakuman pemerintahan di Timor Leste antara bulan September, Oktober dan November, Fretilin melakukan pembantaian terhadap sekitar 60.000 penduduk sipil (sebagian besarnya wanita dan anak2 karena para suami mereka adalah pendukung faksi integrasi dengan Indonesia). Berdasarkan itulah, kelompok pro-integrasi kemudian mendeklarasikan integrasi dengan Indonesia pada 30 November 1975 dan kemudian meminta dukungan Indonesia untuk mengambil alih Timor Leste dari kekuasaan FRETILIN yang berhaluan Komunis.

Tiga Kuburan Masal sebagai bukti pembantaian FRETILIN terhadap pendukung integrasi terdapat di Kabupaten Aileu (bagian tengah Timor Leste), masing-masing terletak di daerah Saboria, Manutane dan Aisirimoun.

Ketika pasukan Indonesia mendarat di Timor Leste pada tanggal 7 Desember 1975, FRETILIN memaksa ribuan rakyat untuk mengungsi ke daerah pegunungan untuk dijadikan tameng hidup atau perisai hidup (human shields) untuk melawan tentara Indonesia. Lebih dari 200.000 orang dari penduduk ini kemudian mati di hutan karena penyakit dan kelaparan. Banyak juga yang mati di kota setelah menyerahkan diri ke tentara Indonesia, namun Tim Palah Merah International yang menangani orang-orang ini tidak mampu menyelamatkan semuanya.

Selain terjadinya korban penduduk sipil di hutan, terjadi juga pembantaian oleh kelompok radikal FRETILIN di hutan terhadap kelompok yang lebih moderat. Sehingga banyak juga tokoh-tokoh FRETILIN yang dibunuh oleh sesama FRETILIN selama di Hutan. Semua cerita ini dikisahkan kembali oleh orang-orang seperti Francisco Xavier do Amaral, Presiden Pertama Timor Lesta yang mendeklarasikan kemerdekaan Timor Leste pada tahun 1975. Seandainya Jenderal Wiranto (pada waktu itu Letnan) tidak menyelamatkan Xavier di lubang tempat dia dipenjarakan oleh FRETILIN di hutan, maka mungkin Xavier tidak bisa lagi jadi Ketua Partai ASDT di Timor Leste Sekarang.

Selain Xavier, ada juga komandan sektor FRETILIN bernama Aquiles yang dinyatakan hilang di hutan (kemungkinan besar dibunuh oleh kelompok radikal FRETILIN). Istri komandan Aquilis sekarang ada di Baucau dan masih terus menanyakan kepada para komandan FRETILIN lain yang memegang kendali di sektor Timur pada waktu itu tentang keberakaan suaminya. Hal yang sama juga dilakukan oleh kelompok pro-kemerdekaan terhadap tentara Indonesia tentang keberadaan komandan Konis Santana dan Mauhudu yang dinyatakan hilang di tangan tentara Indonesia.

Selama perang saudara di Timor Leste dalam kurun waktu 3 bulan (September-November 1975) dan selama pendudukan Indonesia selama 24 tahun (1975-1999), lebih dari 200.000 orang dinyatakan meninggal (60.000 orang secara resmi mati di tangan FRETILN menurut laporan resmi PBB). Selebihnya tidak diketahui apakah semuanya mati kelaparan atau mati di tangan tentara Indonesia. Hasil CAVR menyatakan 183.000 mati di tangan tentara Indonesia karena keracunan bahan kimia (tidak dirinci bagaimana caranya), namun sejarah akan menentukan kebenaran ini, karena keluarga yang sanak saudaranya meninggal di hutan tidak bisa tinggal diam dan kebenaran akan terungkap apakah benar tentara Indonesia yang membunuh sejumlah jiwa ini ataukah sebaliknya. Situasi aktual di Timor Leste akhir-akhir ini adalah cerminan ketidak puasan rakyat bahwa rakyat tidak bisa hidup hanya dari propaganda tapi dari roti dan air. Rakyat tidak bisa hidup dari “makan batu” sebagaimana dipropagandakan FRETILIN selama kampanye Jajak Pendapat tahun 1999 “Lebih baik makan batu tapi merdeka, dari pada makan nasi tapi dengan todongan senjata”. Kenyataan membuktikan bahwa “batu tidak bisa dimakan”, dan rakyat perlu makanan yang layak dimakan manusia.

Pada 30 Agustus 1999, dalam sebuah referendum, yang diadakan PBB dan diikuti sekitar 450.000 penduduk Tmor Timur (diikuti 98.6 persen penduduk yang terdaftar), sebagian besar rakyat Timor Timur memilih merdeka dari Indonesia. Pada 4 September 1999 Sekjen PBB Kofi Anam mengumumkan hasil referendum di Timor Timur: 79% penduduk yang berhak memilih menghendaki merdeka lepas dari Indonesia, 21% mau tetap menjadi bagian Indonesia dengan iming-iming status otonomi luas. Referendum bagi rakyat Timor Timur dengan dua opsi: tetap jadi bagian Indonesia dengan status otonomi luas, atau berdiri sendiri lepas dari Indonesia. Antara waktu referendum sampai kedatangan pasukan perdamaian PBB pada akhir September 1999, kaum anti-kemerdekaan yang konon didukung Indonesia mengadakan pembantaian balasan besar-besaran, di mana sekitar 1.400 jiwa tewas dan 300.000 dipaksa mengungsi ke Timor barat. Sebagian besar infrastruktur seperti rumah, sistem irigasi, air, sekolah dan listrik hancur. Pada 20 September 1999 pasukan penjaga perdamaian International Force for East Timor (INTERFET) tiba dan mengakhiri hal ini. Pada 25 Oktober 1999, the United Nations Transitional Administration in Timor-Leste (UNTAET) dibentuk danbertanggung jawab selama masa transisi hingga kemerdekaan Timor Timur. Konstitusi Timor Timur disahkan pada 24 Maret 2002. Presiden pertama yang terpilih pada 14 April 2002 adalah Xanana Gusmão. Pada 20 Mei 2002, Timor Timur diakui secara internasional sebagai negara merdeka. Ketika Timor Timur menjadi anggota PBB tanggal 27 September 2002, mereka memutuskan untuk memakai nama Portugis “Timor-Leste” sebagai nama resmi negara mereka.

Bendera dan lambang Republik Demokratik Timor Timur (disebut Timor Timur atau Timor-Leste atau Timor Lorosa’e)

Wallahua’lam