infokito

Portal Palembang – Jembatan informasi dari kito untuk kito bersamo

  • ahlan wa sahlan

  • Laman

  • Tulisan Terbaru

  • Arsip

  • Kategori

  • Kalender

    Januari 2016
    S S R K J S M
    « Nov   Feb »
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031
  • Tulisan Teratas

  • Statistik

    • 2,348,814 hits

KLHK nilai putusan hakim tidak pertimbangkan fakta

Posted by infokito™ pada 3 Januari 2016

Palembang (ANTARASumsel) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menilai putusan hakim terkait gugatan negara ke PT Bumi Mekar Hijau senilai Rp7,8 triliun tidak mempertimbangkan fakta, sehingga memutuskan untuk banding ke tingkat Pengadilan Tinggi.

Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rasio Ridho Sani di Palembang, Rabu, seusai mendengar putusan di Pengadilan Negeri mengatakan, seharusnya majelis hakim mempertimbangkan fakta bahwa memang benar telah terjadi kebakaran di areal milik PT BMH.

Kemudian, hakim juga hanya melihat kerugian dari sisi kerusakan tanah, tidak menilai lebih jauh seperti dampaknya bagi lingkungan pada masa datang.

“Selain itu, bukankah di persidangan berdasarkan keterangan ahli, diketahui bahwa perusahaan tidak memiliki peralatan yang memadai. Demi keadilan bagi rakyat yang selama ini menderita, pemerintah memutuskan banding,” kata Rasio.

Menurutnya, majelis hakim juga tidak mempertimbangkan makna dari UU Lingkungan Hidup yang sejatinya mewajibkan pemilik izin bertanggung jawab mutlak atas atas kebakaran yang ada di areal konsesinya, tanpa melihat penyebabnya.

“Satu lagi yang penting bahwa kebakaran ini malah terjadi berulang, bukan saja 2014, tapi juga tahun 2015 ini. Pemerintah juga telah membekukan izin PT BMH, seharusnya hakim juga mempertimbangkan ini,” kata dia.

Gugatan ini dilayangkan negara atas terbakarnya lahan hutan tanaman industri pohon akasia seluas 20 ribu hektare milik PT BMH pada 2014 di Distrik Simpang Tiga Sakti dan Distrik Sungai Byuku Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) itu.

Majelis hakim PN Palembang yang diketuai Parlas Nababan memutuskan menolak gugatan perdata KLHK ke PT BMH karena menilai tidak bisa dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum dan unsur kerugian.

Parlas dalam pembacaan putusan sidang terbuka di Palembang, Rabu, yang turut dihadiri kedua belah pihak, organisasi penggiat lingkungan, dan awak media, menyatakan bahwa selain menolak gugatan, pihak penggugat (KLHK) juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp10.521.000.

Majelis hakim membacakan hal-hal yang menjadi pertimbangan di antaranya adanya ketersediaan peralatan pengendalian kebakaran (mengenai jumlah yang seharusnya, pemerintah dinilai belum memiliki peraturan baku), lahan yang terbakar masih dapat ditanami lagi, pekerjaan penanaman diserahkan ke pihak ketiga, adanya pelaporan secara reguler dan diketahui tidak ada laporan kerusakan lahan di Dinas Kehutanan OKI.

Gugatan juga dinilai prematur, eksepsi gugatan kabur, waktu terjadinya kebakaran tidak jelas, dalil tidak jelas, dan justru pihak tergugat yang mengalami kerugian lebih besar.

Dari hasil laboratorium diketahui bahwa tidak ada indikasi tanaman rusak karena setelah terbakar justru tanaman akasia masih dapat tumbuh dengan baik.

Kemudian, pihak penggugat juga tidak dapat membuktikan adanya kerugian ekologi, seperti adanya perhitungan kehilangan unsur hara, kehilangan keanekaragaman hayati, sehingga tidak dapat dibuktikan perbuatan melawan hukumnya.

Dengan demikian, hakim menyatakan tidak ada hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian.

Editor: Indra Gultom

COPYRIGHT © ANTARA 2015

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: