infokito

Portal Palembang – Jembatan informasi dari kito untuk kito bersamo

Kesehatan Gratis Mulai Berlaku Januari 2009

Posted by infokito™ pada 10 November 2008

Gubernur Sumsel Alex Noerdin optimistis, program kesehatan dan pendidikan gratis yang dijanjikannya semasa kampanye beberapa waktu lalu terealisasi pada awal 2009 mendatang. Khusus kesehatan gratis, Alex menjamin pada Januari 2009 sudah dapat dirasakan masyarakat Sumsel. Sementara, untuk pendidikan gratis akan dimulai sekitar Juli 2009, atau saat memasuki tahun ajaran baru.

“Bagi saya, jabatan tidak lima tahun, melainkan maksimal lima tahun. Jadi, jika jabatan mau hilang, bisa dalam satu malam. Sesuai janji, saya akan mengundurkan diri jika dalam satu tahun tidak dapat menerapkan pendidikan dan berobat gratis,” kata Alex.

Dia bahkan mengecam keras bupati/wali kota yang tidak menjalankan pendidikan dan kesehatan gratis. Menurut Alex, dari total 15 kabupaten/kota di Sumatera Selatan, hanya satu daerah yang tidak setuju dengan program tersebut.

“14 daerah mendukung dan satu daerah tidak bersedia. Saya akan pimpin dan kerahkan rakyatnya untuk menuntut,” ujar Alex tanpa menyebutkan daerah yang menolak itu di Griya Agung, Sabtu (8/11) lalu.

Menurut Alex, program pendidikan dan kesehatan gratis sangat mungkin diterapkan di seluruh Provinsi Sumsel. Dengan menerapkan mekanisme sharing pendanaan tertentu, kedua program yang sebenarnya telah menjadi hak masyarakat tersebut dapat terlaksana dengan sempurna di Sumsel, seperti dengan pembagian tanggung jawab anggaran 70% dan 30% antarprovinsi.

“Provinsi sudah sangat siap untuk menjalankan program itu dengan berbagi tanggung jawab bersama kabupaten/kota,” ujarnya.

Alex menambahkan, walau tanpa dukungan salah satu daerah, program tersebut tetap akan berjalan. Namun, bagi daerah yang tidak menjalankannya, semua dikembalikan kepada masyarakat setempat.

“Yang punya masyarakat kan mereka (bupati/ wali kota). Jadi, tidak ada alasan tidak menjalankannya. Jangan dipilih lagi pemimpin tersebut jika dia mencalonkan kembali,” ucapnya.

Pendidikan dan kesehatan gratis merupakan hak dasar masyarakat yang sudah selayaknya dipenuhi. Dengan kedua program itu, beban masyarakat menjadi berkurang dan dapat sedikit menyisihkan pendapatannya. “Kalau program ini sudah berjalan, masyarakat akan terbantu,” katanya.

Alex juga mengaku heran jika terdapat bupati/wali kota yang tidak ingin meringankan beban masyarakatnya. Padahal, anggaran atau APBD dihabiskan untuk mengalokasikan proyek yang tidak terlalu bermanfaat bagi masyarakat.

“Masak untuk bantu masyarakat tidak mau. Untuk proyek tidak jelas malah dianggarkan,” ucapnya. Kepada masyarakat, lanjut Alex, mereka dapat melihat sendiri bagaimana dukungan dari kepala daerahnya. Jika kepala daerah tidak bersedia mengikuti dan mengalokasikan dana sharing, masyarakat berhak menuntut. “Berarti, kepala daerah tersebut tidak layak menjadi pemimpin” tandasnya.

Pengamat politik dari Unsri Alfitri menanggapi, sungguh tidak bijak bagi pemimpin daerah yang tidak mau mengikuti program yang telah menjadi hak rakyat dan diamanatkan dalam UU. Mereka harus berhadapan dengan DPRD yang mengontrol dan rakyat secara langsung. “Rakyat harus menuntut karena kepala daerah tersebut tidak memenuhi keinginan masyarakatnya,” ujar dia.

Menurut Alfitri, adanya program kesehatan dan pendidikan gratis merupakan niat yang luhur dari seorang Gubernur Sumsel. Apalagi, niat tersebut diluncurkan pada saat ekonomi dihantam dampak krisis keuangan global. “Daerah lain bisa,lalu mengapa ada daerah yang tidak mau atau tidak memiliki anggaran,” katanya.

Sebagai kontrol, lanjut dia, masyarakat dapat menuntut haknya bersama DPRD. Kemudian, adanya sistem pemilihan kepala daerah secara langsung dapat dijadikan kontrol dengan tidak memilih lagi pejabat tersebut karena tidak dapat atau berkeinginan memenuhi hak dasar masyarakat.

Sementara itu, Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra mengaku kesulitan untuk mewujudkan pendidikan dan berobat gratis bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pasalnya, anggaran dalam APBD sangat minim untuk mewujudkan hal itu. Menurut dia, selayaknya yang mendapatkan pendidikan dan berobat gratis hanya dikhususkan bagi masyarakat miskin dan hampir miskin, bukan seluruh masyarakat.

“Dari mana uangnya kalau seluruh masyarakat digratiskan. Berobat gratis kan hanya untuk yang tidak mampu, seperti Jamkesmas.Kalau ada yang tidak mampu lagi, baru kami biayai,” ungkapnya kepada SINDO di Palembang kemarin.

Menurut dia, saat ini pendidikan telah dianggarkan sekitar 41% dari APBD. Sebagian besar digunakan untuk gaji guru, sedangkan sisanya untuk pembenahan infrastruktur pendidikan. Bila dipaksakan untuk pendidikan dan berobat gratis, dia menyatakan tidak sanggup,meskipun harus sharing sebanyak 50% dari provinsi.

Selain itu, Palembang saat ini sedang berbenah untuk pengembangan infrastruktur, seperti jalan serta perbaikan sarana dan prasarana perkotaan. Dengan APBD 2009 yang diproyeksikan sekitar Rp1,4 triliun, kemampuan Kota Palembang dirasakan sangat sulit.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Kota Palembang Hatta Wazol masih terus mengkaji untuk mengalokasikan pendidikan gratis di Palembang. Meski diakui diperlukan masyarakat, tapi kemampuan daerah juga harus dapat dimaklumi.***(berli zulkanedi/ siera syailendra/SINDO)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: