infokito

Portal Palembang – Jembatan informasi dari kito untuk kito bersamo

Mahyuddin Rombak Kabinet

Posted by infokito™ pada 24 Juli 2008

Janji Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Mahyuddin NS untuk merombak total ”kabinet”-nya di Pemerintahan Provinsi Sumsel, tidak hanya isapan jempol. Rabu (23/7) pagi kemarin, Mahyuddin membuktikan janjinya itu dengan mencopot 27 pejabat strategis di lingkungan Provinsi Sumsel dan melantik sejumlah pejabat sebagai penggantinya. Bahkan ada beberapa pejabat yang dicopot yang merupakan orang-orang yang selama ini dinilai loyal dengan mantan Gubernur Syahrial Oesman.

Mereka yakni, Dharna Dachlan, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sumsel, diturunkan menjadi staf ahli di bidang pembangunan. Selain itu, Syahrul Muhammad, yang selama ini menjabat Kepala Dinas Kesehatan Sumsel, dicopot dan tidak diberi jabatan sama sekali alias hanya menjadi staf biasa.

Hal yang sama juga dialami Mansyur Yan, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumsel, kini ditempatkan sebagai staf biasa. Begitu pula dengan Dodi Supriyadi, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel, ditempatkan sebagai staf biasa. Pelantikan yang berlangsung di Graha Bina Praja Provinsi Sumsel kemarin diwarnai wajah-wajah baru dan pejabat yang sebelumnya pernah diresuffle gubernur.

Selain itu, terdapat beberapa pejabat yang dibangku panjangkan, terutama untuk pejabat yang masuk dalam masa pensiun (MPP). Pada deretan pejabat yang dibangkupanjangkan, terlihat mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja Mansyur Yan, Wakil Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Leonardo Hutabarat, Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Fadjri Nasir, Heldi Sabri, dan beberapa pejabat lainnya.

Mutasi dan penyegaran tersebut juga menyentuh jabatan setingkat asisten sekda, yakni Asisten Ketataprajaan dan Kesejahteraan Rakyat Erman Robain digantikan mantan calon bupati Empat Lawang Abdul Shobur. Asisten penambahan bidang kesejahteraan rakyat (kesra) dijabat mantan Kepala Badan Pemuda dan Olahraga (Kabanpora) Aidit Aziz. Sementara, dua orang asisten lain, yakni Budi Raharjo (bidang keuangan) dan Eddy Juanidi (administrasi umum) tetap berada pada posisinya.

Erman Robain Sirodj yang sebelumnya menjabat Asisten Ketataprajaan, dilantik menjadi Inspektur Provinsi Sumsel, menggantikan Indra Rusdi yang harus puas menjadi staf ahli bidang pemerintahan. Indra menjadi staf ahli bersama Dharna Dachlan, Lahmudin Harun, Amri IndraWikana Toha, dan Azwar Oemar.

Dinas Strategis yang diprediksikan akan berubah secara total, ternyata masih menyisakan satu kepala dinas, yang mana Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Dwi Priyono masih dipercaya untuk meneruskan jabatannya. Sementara, Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Dharna Dachlan dan Kepala Dinas Kesehatan Syahrul Muhammad harus rela melepas jabatan strategisnya.

Dharna yang disebut-sebut sebagai pejabat yang dekat dengan mantan Gubernur Syahrial Oesman, dipindahkan menjadi staf ahli gubernur bidang pembangunan. Sementara, jabatan yang ditinggalkan digantikan Kepala Dinas PU Cipta Karya Eddy Hermanto.

Perombakan lebih kepada mengembalikan posisi rangkaian gerbong pemerintah provinsi pada posisi semula, seperti Kepala Balai Diklat Sarimuda kembali menjadi Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), menggantikan Akmad Najib yang menjadi kepala Bapedalda.

Gubernur Provinsi Sumsel Mahyuddin dalam sambutannya mengatakan, sesuai petunjuk yang tertuang dalam PP41/2007, terjadi perubahan pada struktur organisasi tata laksana pemda. Salah satunya dengan penghilangan jabatan wakil kepala dinas serta penambahan asisten dan biro.

”Bagi pejabat yang belum mendapatkan jabatan, diharapkan dapat terus berkarya,” katanya. Menurut Mahyuddin, pemilihan dan penunjukan berdasarkan hasil penilaian hasil tes psikotes dan kinerja serta loyalitas selama ini. Ada beberapa indikator yang dijadikan alat untuk menyeleksi pejabat, salah satunya tingkat kompetensi yang tercermin pada hasil tes psikotes.

”Jadi bagi yang tidak ditunjuk, diharapkan tetap bekerja dan berkarya agar nantinya mendapatkan kepercayaan,” ucapnya. Sementara, untuk yang masuk masa pensiun (MPP), lanjut Mahyuddin, pemerintah provinsi (pemprov) beserta masyarakat mengucapkan terima kasih atas jasa dan kinerjanya.

”Khusus kepada pejabat yang ditunjuk, mulailah melakukan persiapan pelaksanaan program pada jabatan yang diemban,” paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel Musyrif Suwardi yang selama ini terkesan tertutup mengatakan, pelantikan tersebut sudah sesuai petunjuk yang berlaku sehingga bagi pejabat di lingkungan Pemprov Sumsel memiliki hak yang sama untuk dipilih sesuai penilaian gubernur.

“Jadi, selama mereka (pejabat) belum memiliki keputusan pengadilan yang tetap, tetap diberikan kesempatan asalkan memiliki kompetensi,” katanya.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Sriwijaya Palembang Cris Kuntadi menilai, penempatan seorang pejabat memang disesuaikan dengan latar belakang pendidikan dan keahlian seorang, sehingga proses pemilihan pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan tes psikotes yang dilakukan beberapa waktu lalu merupakan langkah yang cukup tepat.

”Walaupun tanpa proses fit and propert test, tentunya Gubernur mempunyai dasar (kebijakan),” ujarnya kepada SINDO di Palembang tadi malam. Namun, lanjut Cris, pejabat yang ditunjuk harus segera melakukan evaluasi yang mendalam terhadap program kerja pada instansi yang bersangkutan, sehingga akan diketahui dengan jelas program yang harus dijalankan dan diteruskan.

Namun, pejabat yang ditunjuk juga diharapkan jangan sampai membuat program baru karena akan berdampak pada munculnya program individual. ”Kalau pergantian diwarnai pergantian program pada dinas, berarti itu bukan program dinasyangterstruktur,” tuturnya.

Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Sriwijaya Palembang Alfitri mengatakan, terlepas ada tidaknya pengaruh politik pada perombakan dinas, penerapan PP 41/2007 dan penyegaran, terutama pada jabatan yang dianggap strategis dan loyal pada gubernur sebelumnya (Syahrial Oesman) sudah terjadi.

”Perubahan ini diyakini berimbas pada netralitas Pemprov Sumsel terutama untuk jabatan yang dianggap strategis,” ujarnya. Bukan hanya perombakan struktur yang diamanatkan pada PP 41, melainkan terjadi pergeseran yang tidak dapat diperkirakan pada jabatan yang dianggap loyal pada gubernur sebelumnya Syahrial Oesman, sehingga sangat wajar bila beberapa jabatan strategis digantikan dengan nama baru, dan pejabat lama ditempatkan pada posisi yang berdampak positif bagi Pemprov Sumsel.

”Tentunya, Gubernur punya dasar dan pertimbangan mengapa seseorang ditempatkan menjadi tim ahli,” katanya. Memang, kata Alfitri, secara kasat mata telah terjadi perubahan secara nyata yang diharapkan dapat menjamin netralitas organisasi lingkungan Pemprov Sumsel. Sebab, dengan pergeseran jabatan strategis atau loyal dengan nama yang baru, akan berdampak pada netralitas pada akhirnya. ”Mudah-mudahan saja apa yang diharapkan dapat segera terjadi dengan mutasi ini,” tuturnya.

Alfitri menyebutkan, dalam waktu yang sangat singkat, yakni kurang lebih lima bulan, Mahyuddin dipastikan hendak menunjukkan kapabilitas yang dimilikinya. ”Buktinya pergeseran itu menyentuh jabatan strategis, katakanlah Dinas PU, Dinas Pendidikan Nasional, dan Dinas Kesehatan,” tandasnya.

Senada dengan Cris, Alfitri juga menyebutkan, langka pertama yang harus dilakukan pejabat yang ditunjuk adalah evaluasi dan meneruskan program yang ada, sehingga program yang sudah berorientasi kepentingan, dikembalikan pada orientasi publik. ”Kalau semua pejabat melakukan itu, dampak positifnya sangat besar,” paparnya. (berli zulkanedi/SINDO)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: