infokito

Portal Palembang – Jembatan informasi dari kito untuk kito bersamo

Pedagang di Martapura Keluhkan Pungutan

Posted by infokito™ pada 25 Juni 2008

Para pedagang kali lima (PKL) di Jalan Sudirman, Martapura, mengeluhkan tingginya setoran ke dinas terkait jika ingin kembali berjualan di lokasi tersebut.

Saat ini PKL di pinggiran Jalan Sudirman, Pasar Martapura, sudah menertibkan diri terkait adanya perbaikan lokasi bagi para PKL. Namun, setelah lokasi PKL selesai dibangun, para pedagang diimbau untuk membayar uang sewa lokasi sebesar Rp1.365.000 per pedagang.

Menurut pengakuan para pedagang, tiga hari lalu mereka dikumpulkan oleh Dinas Pasar dalam hal pemberitahuan lokasi tempat berdagang yang akan dibangun konblok. Menurut dinas terkait, ini merupakan imbauan dari bupati supaya kota Martapura terlihat rapi dan bersih. Selain itu, para pedagang juga diminta membayar uang sewa satu blok sebesar Rp1.365.000 per pedagang.

Berdasarkan pengakuan beberapa pedagang, diduga pungutan tersebut berasal dari dua dinas, yaitu Dinas Kebersihan, Keindahan, dan Pasar (DKKP) serta Dinas PU Cipta Karta (PU CK) Kabupaten OKU Timur. Namun, saat dikonfirmasi SINDO, kedua dinas tersebut justru saling lempar tidak mengakui jika pihaknya mengadakan pungutan dalam penyewaan konblok bagi para PKL nanti.

Kepala Dinas (Kadin) DKKP OKUT Drs Darma Siswadi membantah jika pihaknya meminta sewa sebesar Rp1.365.000 per pedagang. Menurut dia, untuk masalah sewa, silakan tanya langsung kepada pihak yang lebih berkompeten, yaitu Dinas PU CK, karena proyek tersebut milik PU CK.

Kepala Dinas PU CK Kabupaten OKUT Ir Fahmi Janan mengakui jika pembangunan konblok bagi para PKL merupakan proyek mereka melalui dana APBD 2008. Namun, pihaknya membantah kalau Dinas PU CK mengadakan pungutan sewa kepada PKL.

“Kami pertegas, selama ini pihak PU CK tidak pernah melakukan pungutan biaya dalam bentuk apapun.Tugas kami selaku PU CK hanya membangun. Setelah selesai pembangunan setiap proyek, kami menyerahkan kepada dinas yang bersangkutan. Untuk teknis di lapangan, semuanya diatur dinas yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas DKKP,” tandas Fahmi.

Namun, sejumlah pedagang mengaku sudah menyetor dana sewa kepada dinas-dinas tersebut. Sebagian lagi menilai jumlah setoran itu terlalu tinggi sehingga para PKL mengeluhkan hal itu kepada pihak terkait tentang adanya pungutan uang sebesar Rp1.365.000 per pedagang.

Menurut pedagang, penghasilan mereka sebagai PKL setiap hari hanya berkisar Rp50.000–Rp150.000, sehingga pungutan dirasa memberatkan. “Kami ini pedagang kecil yang penghasilannya tidak menentu. Kalau kami banyak uang, tidak mungkin kami menjadi PKL yang setiap saat aparat dengan mudah menggusur lokasi dagangan kami,” kata Heri, 34, pedagang mainan.

Heri menjelaskan, para pedagang pada prinsipnya sangat mendukung rencana pemerintah meraih Piala Adipura. Namun, hendaknya pemerintah juga mengerti di saat kondisi ekonomi sedang melambung tinggi, semua barang mengalami kenaikan, sedangkan PKL malah terpuruk.

“Bagi pemerintah mungkin uang sewa tersebut kecil, tetapi bagi kami itu sangat besar dan untuk mendapatkannya sangat sulit. Kami mengharapkan pemerintah bisa membebaskan biaya sewa tersebut,” ujarnya. (m marzuki/SINDO)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: