infokito

Portal Palembang – Jembatan informasi dari kito untuk kito bersamo

Dana Jaminan Penduduk Komunitas Adat Terpencil Menurun

Posted by infokito™ pada 24 April 2008

Perhatian pemerintah kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura) terhadap suku anak dalam atau lebih dikenal dengan istilah komunitas adat terpencil (KAT) masih minim. Pemerintah melalui Dinas Sosial hanya mampu menyalurkan bantuan dana Rp325 juta plus dana jaminan penduduk KAT Rp50 juta pada tahun ini.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mura Marzuki Tama melalui Kepala Seksi (Kasi) KAT Zailan mengakui, dana yang disalurkan itu tidak mencukupi kebutuhan sekitar 406 kepala keluarga (KK) KAT yang tersebar di sembilan kecamatan dalam Kabupaten Mura.

“Tahun 2005–2008, dana pembinaan diambil dari APBD Mura,” terang dia Rabu (23/4) kemarin. Begitu pula dengan dana jaminan penduduk KAT. Tetapi, dana ini terus menurun setiap tahun. Pada 2005, dana jaminan Rp50 juta, kemudian meningkat menjadi Rp75 juta pada 2006. Pada 2007, dana itu kembali bertambah Rp175 juta menjadi Rp200 juta. Namun pada 2008, dana jaminan yang disalurkan kembali turun menjadi Rp50 juta.

Zailan mengaku tidak tahu apa alasan menurunnya dana jaminan itu. Mungkin itu disebabkan permintaan KAT yang bermacam-macam, mulai minta dibangunkan rumah, dibuatkan seng, minta modal usaha, hingga berkebun.

Untuk mengatasi masalah itu, pihaknya meminta bantuan pada beberapa perusahaan di Kabupaten Mura yang di wilayah operasinya bermukim KAT, seperti PT Musi Hutan Persada (MHP) dan Madco. Namun, apa yang diinginkan Pemkab Mura hingga kini tak kunjung direalisasikan. “Sudah lama kita menunggu bantuan itu.Tapi, sampai sekarang tidak turun-turun dana bantuan,” keluhnya.

Namun pada dasarnya, lanjut dia, sejauh ini Pemkab Mura melalui Dinas Sosial terus berusaha memenuhi permintaan KAT. Sebab, Bupati Mura Ridwan Mukti sebelumnya pernah mengatakan, KAT menjadi salah satu prioritas perhatian pemerintah. Bupati tak ingin beredar kabar di media massa, ada KAT dari Kabupaten Mura yang menderita gizi buruk dan hidup tidak layak.

Zailan menambahkan, berbagai cara ditempuh Pemkab Mura guna mengubah pola pikir KAT yang dinilai cenderung primitif.

“Alhamdulillah, sejak tiga tahun terakhir, sebagian KAT di Mura sudah mampu beradaptasi dengan warga dan mengenal ajaran agama,” ungkapnya. Khusus di bidang agama, pihaknya bekerja sama dengan dinas terkait melakukan sosialisasi. Selain itu, ada pula Yayasan Panti Kosta yang turut memperhatikan KAT, khususnya di wilayah Kecamatan BKL Ulu Terawas.

Dari data yang dimiliki, sekitar 30% penduduk KAT memeluk agama Kristen dan sisanya memeluk agama Islam. Namun, masih ada yang yakin dengan ajaran animisme. Dia tidak menutupi masih adanya KAT yang masih melakukan perbuatan-perbuatan tidak terpuji, seperti mencuri ternak, ikan, dan hasil kebun warga. Ada pula KAT yang selalu marah jika janji yang diembuskan kepada mereka belum dipenuhi.

“Kalau kita datang atas nama pemerintah,pasti mereka menagih janji pembangunan rumah dan masalah lain,” tukas Zailan.

Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Mura Abdullah berjanji akan memperjuangkan agar dana pembinaan KAT dapat ditingkatkan tahun depan. “Saya sangat mendukung program pemkab melakukan pembinaan dan memberikan perhatian serius bagi KAT,”ujarnya singkat. (ade satia pratama/SINDO)

Satu Tanggapan to “Dana Jaminan Penduduk Komunitas Adat Terpencil Menurun”

  1. leelly said

    aduh lagian kenapa harus janji BUng kalo ternyata janjinya ga bisa dipenuhi???? jelas dong mereka marah jika janjinya ga kunjung tiba. ga cuma masyarakat KAT kok marah semua juga marah kalo janji ga ditepati. nah makanya Bung jangan berjanji apalagi janji palsu kalo takut ditagih janji. cukup berbuat dan berlaku adil serat merata, karena janji adalah hutang dan hutang harus dibayar, kalo ga dibayar yah tanggung aja akibat dari penyebaran janji palsunya Bung.

    saya rasa perusahaan-perusahaan besar seperti PT. MHP dam Medco cukup paham bagaimana mereka harus mempertangungjawabkan segala kegiatan perusahaan mereka terhadap lingkungannya terutama masyarakatnya. yah mungkin pemerintah harus lebih intensif lagi pdkt nya ke perusahaan-perusahaan tersebut atau membenahi mekanisme yang ada karena saya yakin jika mekanisme tepat MHP dan Medco pasti mau donk komitmen bekerjasama dengan pemerintah,, yah tinggal konsepnya aja itu mungkin yang belum ketemu antara pemerintah dan perusahaan serta masyarakatnya.
    jadi untuk menemukan solusi tepatnya seharusnya pemerintah, perusahaan dan masyarakat serta stakeholder lainnya duduk 1 meja dunk entah makan bareng ngobrol bareng atau apalah namanya ngebahas bagaimana sebaiknya, kan semua akan ada solusi saat dibahas bersama. jangan maen todong aja.. siapapun juga saya rasa ga akan mau lah ditodong minta jatah hehhee apalagi jatah itu masuk ke kantong pribadi…
    jelas perusahaan merasa dirugikan dan ga bakal mau kerjsama kalo demikian…..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: