infokito

jembatan informasi kito

  • ahlan wa sahlan

  • Tulisan Terbaru

  • Laman

  • Arsip

  • Kategori

  • Tulisan Teratas

  • Statistik

    • 2.485.004 tampilan

Mengapa Rakyat Aceh ‘Berontak’?

Posted by infokito™ pada 4 Agustus 2007

Mengapa Rakyat Aceh ‘Berontak’?

Rakyat Aceh Menarik Kembali Janjinya, Bukan Berontak

Sejak melawan Portugis hingga VOC Belanda, yang ada di dalam dada rakyat Aceh adalah mempertahankan muruah, harga diri dan martabat, Aceh Darussalam sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Saat itu, kita harus akui dengan jujur, tidak ada dalam benak rakyat Aceh soal yang namanya membela Indonesia. Sudah ratusan tahun, berabad-abad Kerajaan Aceh Darussalam berdiri dengan tegak bahkan diakui oleh dunia Timur dan Barat sebagai “Negara” yang merdeka dan berdaulat. Kekhalifahan Turki Utsmani pun menganggap Aceh Darussalam sebagai bagiannya, protektorat.

Sedang istilah “Indonesia” sendiri baru saja lahir di abad ke-¬19. Jika diumpamakan dengan manusia, maka Aceh Darussalam adalah seorang manusia dewasa yang sudah kaya dengan asam¬garam kehidupan, kuat, dan mandiri, sedangkan “Indonesia” masih berupa jabang bayi yang untuk makan sendiri saja belumlah mampu melakukannya. Banyak literatur sejarah juga lazim menyebut orang Aceh sebagai “Rakyat Aceh“, tapi tidak pernah menyebut hal yang sama untuk suku-suku lainnya di Nusantara. Tidak pernah sejarah menyebut orang Jawa sebagai rakyat Jawa, orang Kalimantan sebagai rakyat Kalimantan, dan sebagainya. Yang ada hanya rakyat Aceh. Karena Aceh sedari dulu memang sebuah bangsa yang sudah merdeka dan berdaulat.

Kesediaan rakyat Aceh mendukung perjuangan bangsa Indonesia, bahkan dengan penuh keikhlasan menyumbangkan segenap sumber daya manusia dan hartanya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia—lebih dari daerah mana pun di seluruh Nusantara, adalah semata-mata karena rakyat Aceh merasakan ikatan persaudaraan dalam satu akidah dan satu iman dengan rakyat Indonesia yang mayoritas Muslim. Ukhuwah Islamiyah inilah yang mempersatukan rakyat Aceh dengan bangsa Indonesia. Apalagi Bung Karno dengan berlinang airmata pernah berjanji bahwa untuk Aceh, Republik Indonesia akan menjamin dan memberi kebebasan serta mendukung penuh pelaksanaan syariat Islam di wilayahnya. Sesuatu yang memang menjadi urat nadi bangsa Aceh.

Namun sejarah juga mencatat bahwa belum kering bibir Bung Karno mengucap, janji yang pernah dikatakannya itu dikhianatinya sendiri. Bahkan secara sepihak hak rakyat Aceh untuk mengatur dirinya sendiri dilenyapkan. Aceh disatukan sebagai Provinsi Sumatera Utara. Hal ini jelas amat sangat menyinggung harga din rakyat Aceh. Dengan kebijakan ini, pemerintah Jakarta sangat gegabah karena sama sekali tidak memperhitungkan sosio-kultural dan landasan historis rakyat Aceh. Bukannya apa-apa, ratusan tahun lalu ketika masyarakat Aceh sudah sedemikian makmur, ilmu pengetahuan sudah tinggi, dayah dan perpustakaan sudah banyak menyebar seantero wilayah, bahkan sudah banyak orang Aceh yang menguasai bahasa asing lebih dari empat bahasa, di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Provinsi Sumatera Utara pada waktu itu, manusia-manusia yang mendiami wilayah itu masih berperadaban purba. Masih banyak suku-suku kanibal, belum mengenal buku, apa lagi baca-tulis. Hanya wilayah pesisir yang sudah berperadaban karena bersinggungan dengan para pedagang dari banyak negeri.

Saat perang mempertahankan kemerdekaan melawan Belanda pun, bantuan dari Aceh berupa logistik dan juga pasukan pun mengalir ke Medan Area. Bahkan ketika arus pengungsian dari wilayah Sumatera Utara masuk ke wilayah Aceh, rakyat Aceh menyambutnya dengan tangan terbuka dan tulus. Jadi jelas, ketika Jakarta malah melebur Aceh menjadi Provinsi Sumatera Utara, rakyat Aceh amat tersinggung. Tak mengherankan jika rakyat Aceh, dipelopori PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) dengan Teungku Daud Beureueh, menarik kembali janji kesediaan bergabung dengan Republik Indonesia di tahun 1953 dan lebih memilih untuk bergabung dengan Negara Islam Indonesia (NII) yang lebih dulu diproklamirkan S. M. Kartosuwiryo di Jawa Barat. Ini semata-mata demi kemaslahatan dakwah dan syiar Islam. Dengan logika ini, Aceh bukanlah berontak atau separatis, tapi lebih tepat dengan istilah: menarik kembali kesediaan bergabung dengan republik karena tidak ada manfaatnya.

Pandangan orang kebanyakan bahwa Teungku Muhammad Daud Beureueh dan pengikutnya tidak nasionalis adalah pandangan yang amat keliru dan a-historis. Karena sejarah mencatat dengan tinta emas betapa rakyat Aceh dan Daud Beureueh menyambut kemerdekaan Indonesia dengan gegap-gempita dan sumpah setia, bahkan dengan seluruh sisa-sisa kekuatan yang ada berjibaku mempertahankan kemerdekaan negeri ini menghadapi rongrongan konspirasi Barat.

Sudah terlalu banyak buku-buku sejarah yang mengulas tentang penindasan pemerintah Jakarta terhadap rakyat Aceh, baik di masa rezim Orde Lama maupun Orde Baru. Cara pandang kedua penguasa ini terlalu “Majapahitisme“, semua dianggap sama dengan kultur Jawa Hindu. Bahkan simbol-simbol negara pun diistilahkan dengan istilah-istilah sansekerta, yang kental pengaruh Hindu dan paganisme yang dalam akidah Islam dianggap sebagai syirik, mempersekutukan Allah SWT dan termasuk dosa yang tidak terampunkan. Bukankah suatu hal yang amat aneh, suatu negeri mayoritas Islam terbesar dunia tapi simbol negaranya amat banyak mempergunakan istilah Hindu. Ini merupakan suatu bukti tidak selarasnya aspirasi penguasa dengan rakyatnya. Padahal Islam tidak mengenal, bahkan menentang mistisme atau hal-hal berbau syirik lainnya. Rakyat Aceh sangat paham dan cerdas untuk menilai bahwa hal-hal seperti ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima.

Jadi Tumbal Rezim “Majapahitisasi” Orde Baru

Sosio-kultural raja-raja Jawa sangat kental dengan nuansa Hinduisme. Raja merupakan titisan dewa, suara raja adalah suara dewa. Sebab itu, di Jawa ada istilah “Sabda Pandhita Ratu” yang tidak boleh dilanggar. Raja di Jawa biasa berbuat seenaknya, bisa menciptakan peraturanya sendiri dan tidak ada yang protes ketika dia melanggarnya. Malah menurut beberapa literatur sejarah, ada raja-raja di Jawa yang memiliki hak untuk “mencicipi keperawanan” setiap perempuan yang disukainya di dalam wilayah kekuasaannya. Jadi, ketika malam pengantin, mempelai perempuan itu bukannya tidur dengan sang mempelai laki, tetapi dengan rajanya dulu untuk dicicipi, setelah itu baru giliran sang mempelai lelaki. Hal ini sangat bcrtentangan dengan sosio-kultural para Sultan dan Sultanah di Kerajaan Aceh Darussalam. Dalam Islam, penguasa adalah pemegang amanah yang wajib mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di hari akhir kelak kepada Allah SWT.

Kerajaan Aceh Darussalam saat diperintah oleh Sultan Iskandar Muda telah memiliki semacam Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR-MPR) yang hak dan kewajibannya telah diatur dalam `Konstitusi Negara” Qanun Meukota Alam. Ada pula Dewan Syuro yang berisikan sejumlah ulama berpengaruh yang bertugas menasehati penguasa dan memberi arahan-arahan diminta atau pun tidak. Aceh juga telah memiliki penguasa-penguasa lokal yang bertanggungjawab kepada pemerintahan pusat. Jadi, seorang penguasa di Kerajaan Aceh Darussalam tidak bisa berbuat seenaknya, karena sikap dan tindak-tanduknya dibatasi oleh Qanun Meukuta Alam yang didasari oleh nilai-nilai Quraniyah.

Ada satu episode sejarah Aceh yang mencatat betapa seorang Sultan di Aceh tidak bisa berbuat sekehendak hatinya. Adalah Sultan Iskandar Muda memiliki seorang putera mahkota bernama Meurah Pupok. Pada akhir masa pemerintahannya, Meurah Pupok yang merupakan putera mahkota satu-satunya ini tertangkap basah tengah berzina dengan isteri seorang perwira muda, pelatih angkatan perang Aceh. Saat itu, perwira muda itu pulang dari tempat latihannya (Blang Peurade) menuju rumah. Setibanya di rumah, didapatinya sang isteri tercinta tengah berzina dengan Meurah Pupok. Betapa hancur hati sang perwira. Dengan amarah yang meluap, dicabutnya pedang yang terselip di pinggang dan dibunuhlah sang isteri yang sangat disayanginya itu. Sedang sang putera mahkota langsung melarikan diri.

Setelah menghabisi nyawa sang isteri, perwira muda itu bersama sang mertua pergi menghadap Sultan Iskandar Muda. Mendengat berita itu, Sultan segera memerintahkan Sri Raja Panglima Wazir (Menteri Kehakiman) sesegera mungkin menyelidiki hal tersebut. Meurah Pupok akhirnya menghadap ayahandanya dan mengakui segala perbuatannya itu. Dengan berat hati, Sultan Iskandar Muda menjatuhkan hukuman rajam hingga meninggal terhadap putera mahkota satu-satunya itu di depan umum, sesuai dengan hukum syariah.

Usai melakukan hukuman, Sultan Iskandar Muda jatuh sakit. Para pembantunya menanyakan kepada Sultan mengapa sampai hati dia menjatuhkan hukuman rajam seperti itu kepada anak lelaki satu-satunya itu. Dengan lemah, Sultan Iskandar Muda menjawab, “Mate aneuk na jirat, mate adapt ho tamita,” (Mati anak ada makamnya, tapi kalau hukum yang mati kemana akan dicari?” Setelah lebih sebulan sakit, pada 27 Desember 1646 Sultan Iskandar Muda akhirnya berpulang ke Rahmatullah. Inilah bukti keadilan dalam Islam. [A. Hasjmy, 59 Tahun Aceh Merdeka di bawah Pemerintahan Ratu, Bulan Bintang, cet. 1, 1977, hal. 44-45]

Ketika Suharto berkuasa dengan menggulingkan Soekarno lewat sebuah konspirasi, pemerintah menyiapkan program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) di mana Aceh hendak dijadikan lumbung padi Indonesia. Lahan-lahan pertanian di Aceh pun dibuka dan ditata agar bisa menghasilkan padi dengan kualitas terbaik. Tahun 1971 di Kabupaten Aceh Utara di temukan harta karun berlimpah berupa cadangan gas alam cair (LNG) yang sangat besar. Mobil Oil, sebuah perusahaan tambang Amerika Serikat, menemukan itu dan dalam enam tahun kemudian kompleks penyulingan KNG sudah beroperasi di dalam areal yang dinamakan Zona Industri Lhokseumauwe (ZIL). Di tempat yang sama, berabad lalu, di sinilah Kerajaan Islam pertama Samudera Pase berdiri. Kini oleh rezim Orde Baru diserahkan ke Amerika Serikat.

Sebelumnya, di Aceh Timur, dalam waktu 30 tahun sejak 1961, Asamera, suatu perusahaan minyak Kanada, telah menggali tak kurang dari 450 sumur minyak. Sumber gas alam yang ditemukan di sekitar sumur-sumur itu lebih kaya dari persediaan gas alam di Aceh Utara. Menjelang akhir dasawarsa 1980-an Aceh sudah menyumbang 30 persen dari seluruh ekspor minyak dan gas Indonesia. Produksi Pabrik Pupuk ASEANPabrik Kertas Kraft Aceh hampir 90 persen diekspor, dan dari kompleks petrokimia diharapkan penjualan kimia aromatik sebesar US$200 juta setahun. juga sudah mulai memproduksi kertas karung semen sejak 1989. Dari penghematan impor pembungkus semen saja pemerintah sudah memperoleh laba US$89 juta setahun, sedang ekspor kertas semen menghasilkan US$43 juta. Pada 1983 Aceh menyumbang 11 persen dari seluruh ekspor Indonesia. [Tim Kell, The Roots of Acehnese Rebellion 1989-1992, Publication No. 74, Cornell Modern Indonesia Project, Ithaca (1995)]

Suharto sangat paham bahwa kekayaan alam di Aceh sungguh luar biasa. Sebab itu, dengan amat rakus rezim Orde Baru terus-menerus menguras kekayaan alam ini. Ironisnya, nyaris semua keuntungan yang diperoleh dari eksploitasi kekayaan alam Aceh ini dibawa kabur ke Jakarta. Rakyat Aceh tidak mendapatkan apa-apa. Mereka tetap tinggal dalam kemiskinan dan kemelaratan. Pemerintah Jakarta bukannya mengembalikan uang Aceh ke rakyat Aceh sebagai pemilik yang sah, tapi malah mengirim ribuan tentara untuk memerangi rakyat Aceh yang sudah tidak berdaya. Dalam dasawarsa 1990-an, dari 27 provinsi di Indonesia, Aceh menempati posisi provinsi ke-7 termiskin di seluruh Indonesia. Lebih dari 40 persen dari 5.643 desa di Aceh telah jatuh ke bawah garis kemiskinan. Hanya 10 persen pedesaan Aceh menikmati aliran listrik. Di kawasan ZIL hanya 20% penduduk yang mendapat saluran air bersih. Yang lain mendapat pasok air dari sumur galian yang sering tercemar oleh limbah zona industri. [Hasil survey BPS tahun 1993]

Kondisi ini diperkeruh oleh pertambahan penduduk sebesar 50% pada periode 1974-1987. Di sekitar tiga kecamatan ZIL, pertumbuhan penduduk bahkan mencapai 300% dalam periode sama. Pada 1992 hampir 25% penduduk provinsi Aceh bermukim di sekitar ZIL. Mereka meninggalkan ladang-ladang dan kebun yang tidak lagi produktif, mencari lokasi yang memungkinkan mereka untuk sekadar bertahan hidup.

Peneliti AS, Tim Kell, dalam laporannya menulis, “Friksi dan perbenturan nilai pun terjadi antara penduduk asli dan pendatang. Para migran menenggak bir, berdansa-dansi, melambungkan harga-harga di pasar. Mereka hidup mewah di kolam kemiskinan rakyat Aceh. Limbah industri mencemari tanah dan masuk ke sumur-sumur penduduk asli. Polusi meluas ke laut, merusak lahan nelayan. Pengangguran meningkat. Pemiskinan berlanjut. Industrialisasi gagal merombak struktur perekonomian rakyat Aceh secara fundamental, karena ia memang tak pernah menjadi bagian dari perekonomian asli rakyat Aceh.”

Secara obyektif Tim Kell melanjutkan, “Pada tahun-tahun 1940-an para ulama PUSA sudah kecewa atas tak diterapkannya hukum Islam di seluruh Indonesia. Pada 1950, status Aceh sebagai provinsi dicabut dan dilebur ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Pemerintahan sipil, pertahanan, dan perekonomian, diambil dari ruang lingkup pengaruh PUSA. Kekecewaan atas perlakuan semacam ini, dan kecemasan akan kehilangan identitasnya, mengantar Aceh ke pemberontakan 1953 di bawah pimpinan Daud Beureueh.”

Operasi militer pertama Republik Indonesia atas Aceh dilakukan atas instruksi Bung Karno di tahun 1953. Empat tahun operasi militer berlangsung namun rakyat Aceh tak juga berhasil ditundukkan. Merasa tak bisa menang, akhirnya pada 1957 Bung Karno mengembalikan status provinsi kepada Aceh. Dua tahun kemudian, pada 1959, Aceh diberi status Daerah Istimewa yang berhak mengatur sendiri urusan agama, hukum adat, dan pendidikannya. Ini memuaskan sebagian ulama PUSA. Daud Baureueh dan pengikutnya bertahan hingga 1962. Mereka sudah tidak lagi percaya kepada Bung Karno.

Di masa rezim Orde Baru, Suharto membawa ideologi pembangunan dan stabilitas politik (tentunya dalam pengertian pembangunan bagi keluarga dan kroninya, dan stabilitas bagi kelangsungan hal tersebut). Dengan kacamata kuda yang “sentralistik-Majapahit”, Suharto mengangap sama semua orang, semua daerah, semua suku, semua organisasi, termasuk Aceh. Suharto menganggap semuanya itu sama saja dengan “Majapahit”. Status “istimewa” Aceh pun dihabisi. Otonomi Aceh di bidang agama, pendidikan, dan hukum adat, sebagaimana tercantum dalam ,UU No.5/1974 tentang Dasar-Dasar Pemerintahan Daerah, pada kenyataannya keistimewaan Provinsi Aceh hanyalah di atas kertas. Gubernur dipilih hanya dengan persetujuan Suharto, Bupati hanya bisa menjabat dengan restu Golkar. Pelecehan Aceh terus berlanjut. Aceh bahkan dianggap tak cukup terhormat untuk menjadi tuan rumah suatu Kodam. Komando Daerah Militer dipindahkan ke Medan.

Pada 1990, Gubernur Ibrahim Hasan yang notabene direstui Suharto mewajibkan semua murid sekolah dasar Islam untuk mampu membaca Al-Qur’an. Peraturan ini dikecam oleh para pejabat di Jakarta. Bahkan Depdikbud mengirim tim untuk menyelidiki “penyelewengan” ini. Beberapa bulan kemudian pejabat Dikbud kabupaten melonggarkan peraturan yang melarang murid perempuan memakai jilbab ke sekolah. Kepada murid yang ingin berjilbab diizinkan untuk menyimpang dari peraturan tersebut. Pemerintah Jakarta bereaksi keras atas pelonggaran ini. Peraturan nasional harus dipatuhi secara nasional, tanpa kecuali. Dan jilbab diharamkan oleh rezim Suharto di Aceh.
Ted Robert Gurr dalam Why Men Rebel telah menulis bahwa orang akan berontak jika way of life-nya terancam oleh perkembangan baru. Orang Aceh telah kehilangan sumber alamnya, mata pencariannya, gaya hidupnya. Orang Aceh kehilangan suaminya, anak-anaknya, kehilangan harapannya, kehilangan segalanya … Lalu masih adakah orang yang sangat sangat bebal yang masih saja bertanya, “Mengapa rakyat Aceh berontak?” Rakyat Aceh jelas telah dijadikan tumbal bagi rezim Orde Baru. Telah diperkosa habis-habisan oleh Jakarta. Siapa pun yang punya hati nurani jelas akan mendukung sikap rakyat Aceh yang menarik kembali kesediaannya bergabung dengan Republik Indonesia jika hal seperti ini terus dibiarkan. Kesabaran itu ada batasnya!

Seperti yang telah diucapkan seorang petani di ladang cabai yang telah kering di daerah Padangtji, dekat Sigli, di tahun 2001. Kepada penulis [Rizki Ridyasmara], petani tua yang telah kehilangan anak isterinya akibat ditembak mati orang tak dikenal di hutan, mengeluh, “Kemerdekaan ini bagi kami terasa begitu pahit…” Bagi siapa pun yang mengenal sejarah panjang Aceh Darussalam, maka kesediaan rakyat Aceh bergabung dengan Republik Indonesia sebenarnya merupakan sebuah pengorbanan tersendiri. Tanpa bergabung, rakyat Aceh berabad-abad lalu telah punya konstitusi, telah punya badan seperti MPR/DPR, telah makmur dan sejahtera hidupnya, telah maju ilmu pengetahuannya. Kesediaan rakyat Aceh bergabung dengan RI adalah suatu pengorbanan.

Wallahua’lam

2 Tanggapan to “Mengapa Rakyat Aceh ‘Berontak’?”

  1. Mr. Nunusaku said

    Mengapa rakyat Aceh berontak tidak mau dalam lingkaran setan NKRI?
    Jawabannya: Karena kekayaan sumber alam Aceh terus menerus dirampok oleh pusat (alias wong Jowo) semua kakayaan alam Aceh dibawah ke Pusat, bukan itu saja tetapi rakyat Aceh ditipu terus menerus dan dibantai seperti binatang bukan itu saja ? juga banyak melakukan perkosaan selama dikuasai oleh Wong Jowo dari keturunan maling ini menjadi kenyataan dalam sejarah bangsa Aceh dalam penjajahan terselubung RI pusat Wong Jowo ini kenyataan tidak dapat ditutupi kalau seorang bapak yang selalu melakukan perampokan dan melakukan perkosaan pada rakyat Aceh mengapa kita harus berdiam diri ? lebih bagus terlepas dari lingkaran setan
    NKRI apakah Aceh terus menerus mau diperbodohkan oleh pusat Jawa ?
    Harta kita dikurang, lalu rakyat dibantai dan diperkosa oleh bangsa biadab pusat wong Jowo tentu Aceh harus berontak dan harus
    terlepas dari lingkaran biadab RI Jawa ini. Ini kenyataan fakta yang berbicara dilapangan tentang bangsa biadab dari pusat RI Jawa, padahal mereka sesama muslim.

  2. Djenambang Bin Tandjak said

    Astagfirulloh.. Semoga penguasa/pemimpin bangsa ini belajar lebih serius lagi tentang menjadi manusia yang “pintar”.. Amien!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: