DPRD Sumsel Siap Borong Mobil Mewah

Sekretariat DPRD Sumsel saat ini bersiap memborong sejumlah mobil yang bisa dikategorikan mewah untuk jajaran pimpinan, baik ketua dan wakil ketua, serta ketua komisi. Mobil tersebut akan diserahkan begitu pimpinan DPRD Sumsel 2009-2014, ketua dan tiga wakil ketua, diresmikan sekitar pertengahan Oktober 2009. Untuk Ketua DPRD Sumsel yang baru, difasilitasi mobil dinas jabatan berupa Toyota Alphard. Sedangkan tiga wakil ketua dewan mendapatkan mobil dinas jabatan berupa Ford Everest.

DPRD Sumsel Minta Dipersenjatai

Aksi brutal massa pendukung pembentukan Provinsi Tapanuli yang mengakibatkan tewasnya Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Abdul Aziz Angkat, Selasa (3/2), menjadi momok menakutkan bagi kalangan DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Kalangan Dewan Sumsel meminta agar setiap anggota Dewan dibekali senjata api guna mengantisipasi tindak kekerasan yang dapat mengancam nyawa mereka.

Anggota DPRD Palembang Outbond ke Sukabumi

Kelakuan anggota DPRD Palembang sungguh keterlaluan. Di tengah krisis saat ini, seluruh wakil rakyat terhormat ini malah ramai-ramai piknik ke Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

Parahnya, kegiatan yang diikuti 45 anggota Dewan dan sejumlah staf DPRD Palembang itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan pekerjaan Dewan, hanya sekadar mengikuti outbound di Sukabumi. Sumber SINDO menyebutkan, perjalanan seluruh anggota Dewan diperkirakan menghabiskan dana hingga setengah miliar lebih.

Anggota DPRD Sumsel Bagi-Bagi Tanah

Entah apa yang ada di benak kalangan DPRD Sumatera Selatan (Sumsel). Di tengah krisis ekonomi yang turut melanda jutaan warga Sumsel, mereka justru membuat kebijakan yang tak populis.

Bagaimana tidak, sebanyak 75 anggota DPRD Sumsel periode 1999– 2004, baik yang saat ini masih menjabat maupun yang tidak, akan mendapat jatah satu kaveling tanah. Ukurannya sekitar 300 m2 per orang atau seluas 15×20 meter, di kawasan Jakabaring, Palembang, tepatnya di depan Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring (GSJ).

Peserta Unjuk Rasa di DPRD Sumatera Selatan Dianiaya

Seorang peserta unjuk rasa di gedung DPRD Sumatera Selatan, Jumat (15/8) dianiaya sejumlah orang tak dikenal. Para pengunjuk rasa yang mengatasnamakan LSM Pusat Komunikasi Karya Nyata Sejahtera meminta DPRD Sumsel mendesak KPK untuk menuntaskan dugaan suap dalam alih fungsi hutan lindung di Tanjung Api-api, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Dewan Minta Fasilitas Mobil

Tahun 2008 ini Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang mengajukan tambahan tujuh kendaraan operasional. Kendaraan yang belum diketahui harga, merek, dan jenisnya ini dianggarkan dalam APBD Kota Palembang tahun 2008. Rencananya, tujuh kendaraan tersebut akan diperuntukkan bagi operasional tujuh fraksi di DPRD Kota Palembang.

Sumsel Dibagi Menjadi 7 Dapil Legislatif

Daerah Pemilihan (Dapil) untuk pemilihan DPRD Provinsi Sumsel tetap mengacu pada Pemilu 2004. Artinya jumlah dapil di Sumsel tetap tujuh daerah. Jumlah dapil untuk Sumsel tersebut telah disetujui oleh KPU dan tinggal menunggu surat keputusan.

Ketua KPU Prov Sumsel Syafitri Irwan yang dihubungi menjelaskan, KPU tidak memberikan alasannya tentang tidak disetujuinya usulan Dapil Prov Sumsel sebanyak delapan dapil. “Kemungkinan KPU masih menilai Dapil yang ada masih memungkinkan untuk dipakai pada Pemilu 2009,” ujarnya, Sabtu (19/7)

Dana Studi Banding Anggota DPRD Palembang Meningkat

Alokasi anggaran studi banding anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang meningkat menjadi Rp2,2 miliar. Namun tahun 2008 ini, DPRD Kota Palembang hanya melakukan studi banding di dalam negeri dan meniadakan kunjungan ke luar negeri.

Kepala Bagian (Kabag) Informasi pada Sekretariat Dewan (Sekwan) Rozi Arpan mengaku, dana studi banding bagi 45 anggota DPRD Palembang memang sudah dianggarkan. Untuk anggaran perjalanan dinas saja Rp1,085 miliar, sedangkan reses bagi anggota Dewan Rp1,3 miliar.

”Biasanya reses dilakukan tiga kali dalam setahun. Jadi tiap empat bulan sekali, anggota Dewan menyebar ke daerah pemilihan untuk menampung aspirasi konstituen,” kata Rozi Senin (23/6) lalu.

Dia menjelaskan, studi banding yang dilakukan anggota Dewan biasa dilakukan baik seusai rapat komisi ataupun rapat pansus. Bila itu diperlukan, anggaran sudah disiapkan, meski dia mengaku, dana yang dialokasikan tidak sama sekali untuk studi banding ke luar negeri.

”Semua dana dialokasikan untuk studi banding dalam negeri,” katanya. Sementara pada saat bersamaan, seluruh anggota DPRD Palembang yang terlibat dalam Pansus IV, V, VI dan VII, melakukan studi banding ke beberapa tempat, kecuali Pansus V yang membahas lembaga teknis dinas, seluruh anggota pansus melakukan studi banding ke Bandung, Jawa Barat; dan Surabaya, Jawa Timur; sedangkan Pansus V melakukan studi banding ke Badung, Provinsi Bali.

Menurut Rozi, kepergian anggota Dewan sudah dilaporkan ke sekretariat dengan lama perjalanan antara 4–5 hari. Untuk beberapa pansus, seperti pansus IV yang membahas masalah sekretariat daerah dan sekretariat DPRD, Pansus VI tentang PP 41/2007, dan Pansus VII tentang raperda penyelenggaraan pendidikan, melakukan studi banding ke Bandung, Jawa Barat.

Namun, mereka juga melakukan konsultasi bersama Departemen Dalam Negeri (Depdagri) seputar masalah organisasi perangkat daerah. Bagi masing-masing anggota Dewan, mendapat biaya transportasi berkisar Rp5 juta yang dipergunakan untuk ongkos pesawat dan penginapan. Jumlah tersebut sudah dimasukkan dalam surat perintah perjalanan dinas (SPPD) karena anggota Dewan ini setara dengan pejabat eselon II.

”Mereka (anggota dewan) melakukan studi banding untuk mengejar pembahasan PP 41/2007, karena paling lambat sudah harus disahkan 23 Juli 2008,” tuturnya.

Menyikapi itu, Wakil Ketua Pansus VI Sulaiman Jahri menuturkan, studi banding yang dilakukan bertujuan meyakinkan argumentasi yang berbeda antara Dewan dan Pemkot Palembang tentang pembahasan perampingan dinas. (siera syailendra/SINDO)

Kisruh Anggota Dewan Ditinggal Ketua Komisi ke Luar Negeri

Kekisruhan para anggota Komisi IV DPRD Palembang kian meruncing, pasalnya tanpa pemberitahuan, ketua, wakil ketua dan Sekretaris Komisi IV pergi ke luar negeri (Malaysia dan Singapura) Kamis (10/4). Akibatnya, rapat-rapat komisi membahas masalah rakyat menjadi terhambat.

Anggota Komisi IV yang melancong keluar negeri yakni, Ketua Komisi Irmaidi, Wakil Ketua Hasbullah Akib dan Sekretaris Komisi Isa Anshori Yusuf serta Wakil Ketua DPRD Palembang AD Jauhari. Anggota Komisi IV DPRD Palembang Harmen Abbas menyayangkan kepergian ketua komisi ke luar negeri tanpa penjelasan apa pun.Hal ini jelasnya tidak sesuai dengan etika kelembagaan.

Pelayanan Terpadu Muba Dijadikan Contoh

Berbagai program layanan publik yang diberikan Pemkab Musi Banyuasin kepada masyarakatnya, seperti kesehatan gratis, pendidikan gratis, pembuatan KTP gratis, hingga bantuan dampingan hukum gratis, menarik perhatian anggota DPRD dan Pemkab Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mempelajarinya.

Sembilan anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bantul dan enam kepala dinas dan kepala kantor di jajaran Pemkab Bantul, kemarin melakukan kunjungan kerja selama satu hari di Sekayu. Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bantul Sumiharjo, diterima Asisten I Sekda Kabupaten Muba Agus Yudiantoro didampingi beberapa kepala dinas terkait di lingkungan Pemkab Muba.

Dana Politik Anggota DPRD Kalsel Dicairkan Tiap 3 Bulan

Dana Politik Alokatif anggota DPRD Kalsel yang totalnya mencapai Rp16,5 miliar dan kemudian dibagi-bagi kepada 55 anggota, sehingga masing-masing anggota akan kecipratan dana mencapai Rp300 juta untuk disampaikan kepada masyarakat, ternyata dicairkan per tiga bulan sekali. Pola pengajuannya, bulan Januari hingga Maret, April hingga Juni, Juli hingga September, dan Oktober hingga Desember.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kalsel Bachruddin Syarkawi, kemarin. “Artinya, setiap triwulan itu jatah anggota DPRD mencapai Rp75 juta saja,” ujarnya.

Anggaran Pembangunan Gedung DPRD Palembang Rp 42 Miliar

Pembangunan gedung DPRD Kota Palembang yang baru di Jl. Gubernur HA Bastari, Jakabaring dianggarkan Rp 42 miliar. Pembangunannya memakai anggaran tahun jamak 2007 dan 2008 masing-masing setiap tahun Rp 21 M. Gedung dewan kota baru ini mulai dibangun tahun 2007 dan diharapkan November 2008 sudah ditempati.