DPRD Sumsel Siap Borong Mobil Mewah

Sekretariat DPRD Sumsel saat ini bersiap memborong sejumlah mobil yang bisa dikategorikan mewah untuk jajaran pimpinan, baik ketua dan wakil ketua, serta ketua komisi. Mobil tersebut akan diserahkan begitu pimpinan DPRD Sumsel 2009-2014, ketua dan tiga wakil ketua, diresmikan sekitar pertengahan Oktober 2009. Untuk Ketua DPRD Sumsel yang baru, difasilitasi mobil dinas jabatan berupa Toyota Alphard. Sedangkan tiga wakil ketua dewan mendapatkan mobil dinas jabatan berupa Ford Everest.

Baju Dinas Anggota Dewan Dianggarkan Rp 1,3 M

DPRD Sumsel menganggarkan sekitar Rp 1,3 milyar pada tahun 2010 untuk membuat baju dinas bagi anggota dewan periode 2009-2014. Sebanyak 350 stel pakaian dinas senilai Rp 950 juta disiapkan bagi 75 orang anggota dewan dan 75 stel pakaian adat untuk setiap anggota dewan akan dibuat. Namun pada tahun 2009 ini, sebanyak 75 orang anggota dewan yang bakal dilantik 24 September 2009 juga diberikan fasilitas pakaian dinas plus jas (pakaian sipil lengkap/PSL) untuk pelantikan. Sedangkan untuk anggota dewan yang lama berjumlah 64 orang yang menjabat saat ini masih menjabat, tetap mendapatkan baju dinas anggota dewan.

DPRD Sumsel Minta Dipersenjatai

Aksi brutal massa pendukung pembentukan Provinsi Tapanuli yang mengakibatkan tewasnya Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Abdul Aziz Angkat, Selasa (3/2), menjadi momok menakutkan bagi kalangan DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Kalangan Dewan Sumsel meminta agar setiap anggota Dewan dibekali senjata api guna mengantisipasi tindak kekerasan yang dapat mengancam nyawa mereka.

Anggota Dewan Kabupaten OKI Bagi-bagi Motor

Sebanyak 45 anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menerima sepeda motor jenis Yamaha Vision senilai Rp 19 juta per unit. Tidak hanya itu, Sekretaris Dewan (Sekwan) juga mendapat alokasi pengadaan kendaraan roda empat melalui dana anggaran belanja tambahan (ABT).

Lebih dari 60% Anggota DPR tidak Berkualitas

Proses legislasi di DPR RI tidak disertai perdebatan konseptual. Hal itu terjadi karena lebih dari 60% anggota DPR tidak berkualitas. Artinya, anggota DPR hanya menjalankan tugas konstitusional tanpa kontribusi pemikiran yang orientasinya pada perdebatan konseptual.

Anggota DPRD Palembang Outbond ke Sukabumi

Kelakuan anggota DPRD Palembang sungguh keterlaluan. Di tengah krisis saat ini, seluruh wakil rakyat terhormat ini malah ramai-ramai piknik ke Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

Parahnya, kegiatan yang diikuti 45 anggota Dewan dan sejumlah staf DPRD Palembang itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan pekerjaan Dewan, hanya sekadar mengikuti outbound di Sukabumi. Sumber SINDO menyebutkan, perjalanan seluruh anggota Dewan diperkirakan menghabiskan dana hingga setengah miliar lebih.

Anggota DPRD Sumsel Bagi-Bagi Tanah

Entah apa yang ada di benak kalangan DPRD Sumatera Selatan (Sumsel). Di tengah krisis ekonomi yang turut melanda jutaan warga Sumsel, mereka justru membuat kebijakan yang tak populis.

Bagaimana tidak, sebanyak 75 anggota DPRD Sumsel periode 1999– 2004, baik yang saat ini masih menjabat maupun yang tidak, akan mendapat jatah satu kaveling tanah. Ukurannya sekitar 300 m2 per orang atau seluas 15×20 meter, di kawasan Jakabaring, Palembang, tepatnya di depan Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring (GSJ).

Hari Pertama Kerja, Anggota DPR Banyak yang Bolos

Hari pertama masuk kerja gedung DPR RI masih tampak sepi. Belum banyak anggota DPR yang menampakkan batang hidungnya alias masih membolos.

Pantauan detikcom, di gedung DPR hanya terlihat angota Fraksi Partai Demokrat Yusuf Perdamaian, Ketua DPR Agung Laksono dan Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo. Sementara di ruang kerja anggota lainnya yang terlihat hanya staf-stafnya saja.

Caleg PKB Dibaiat Agar Tak Korupsi

Seluruh calon legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak hanya diwajibkan menandatangani Pakta Integritas. Sebanyak 495 orang juga “dibaiat” alias diambil sumpah secara khusus oleh Ketua Dewan Syuro PKB, Kiai Aziz Mansyur.

Sumpah tersebut adalah tidak melakukan tindak pidana korupsi jika terpilih sebagai wakil rakyat. Hal tersebut dilakukan bersamaan dengan penandatangana Pakta Integritas di Hotel Century Atlet, Jakarta, Minggu (7/9).

Kisruh Anggota Dewan Ditinggal Ketua Komisi ke Luar Negeri

Kekisruhan para anggota Komisi IV DPRD Palembang kian meruncing, pasalnya tanpa pemberitahuan, ketua, wakil ketua dan Sekretaris Komisi IV pergi ke luar negeri (Malaysia dan Singapura) Kamis (10/4). Akibatnya, rapat-rapat komisi membahas masalah rakyat menjadi terhambat.

Anggota Komisi IV yang melancong keluar negeri yakni, Ketua Komisi Irmaidi, Wakil Ketua Hasbullah Akib dan Sekretaris Komisi Isa Anshori Yusuf serta Wakil Ketua DPRD Palembang AD Jauhari. Anggota Komisi IV DPRD Palembang Harmen Abbas menyayangkan kepergian ketua komisi ke luar negeri tanpa penjelasan apa pun.Hal ini jelasnya tidak sesuai dengan etika kelembagaan.

Dana Politik Anggota DPRD Kalsel Dicairkan Tiap 3 Bulan

Dana Politik Alokatif anggota DPRD Kalsel yang totalnya mencapai Rp16,5 miliar dan kemudian dibagi-bagi kepada 55 anggota, sehingga masing-masing anggota akan kecipratan dana mencapai Rp300 juta untuk disampaikan kepada masyarakat, ternyata dicairkan per tiga bulan sekali. Pola pengajuannya, bulan Januari hingga Maret, April hingga Juni, Juli hingga September, dan Oktober hingga Desember.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kalsel Bachruddin Syarkawi, kemarin. “Artinya, setiap triwulan itu jatah anggota DPRD mencapai Rp75 juta saja,” ujarnya.

F-PDS Tolak RUU Perbankan Syariah

Fraksi Partai Damai Sejahtera (F-PDS) DPR RI menyatakan penolakannya terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perbankan Syariah dan RUU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang tengah dalam pembahasan di DPR.

Surat penolakan bernomor A.749/F.PDS/ DPR-RI/II/ 2008 ditujukan untuk Ketua DPR RI Agung Laksono dan diterima Persda pada diskusi publik tentang RUU Perbankan Syariah di Jakarta, Jumat (14/3).

Sejumlah alasan dikemukakan dibalik penolakan itu diantaranya RUU tersebut bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45 dan mengancam NKRI.
Surat penolakan ditandatangani Ketua Fraksi PDS Pastor Saut M Hasibuan dan Sekretaris Carol Daniel Kadang.

Pada bagian lampiran surat itu, anggota Komisi XI dari Fraksi PDS Retna Rosmanita Situmorang mengatakan fraksinya menolak seluruh draf daftar inventaris masalah (DIM) kedua RUU tersebut.

Penolakan dilakukan setelah fraksinya melakukan serangkaian dialog dan pembahasan dengan berbagai stakeholder seluruh Indonesia dan beberapa inti RUU tersebut yang tidak sesuai konsep NKRI yang berdasarkan Pancasila. (Persda Network/Aco)

Lucuuuuuuuuu