DAK Bidang Lingkungan Hidup untuk Sumsel Mencapai Rp10 M

Keinginan Sumatera Selatan membenahi lingkungan hidup mendapat dukungan pemerintah pusat. Setidaknya, dana alokasi khusus (DAK) bidang itu, mencapai Rp10.083.300.000. Dari 15 kabupaten/kota, hanya tiga daerah yang tidak mendapatkan alokasi Menurut Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sumsel Drs Ahmad Najib SH MHum, ketiga daerah yang tidak mendapatkan DAK lingkungan hidup tahun ini yaitu Palembang, OKU, dan Muara Enim. “Selebihnya dapat dengan besaran yang bervariasi,” katanya usai membuka rapat koordinasi di Hotel Swarna
Dwipa, Selasa (9/3) lalu.

Baju Dinas Anggota Dewan Dianggarkan Rp 1,3 M

DPRD Sumsel menganggarkan sekitar Rp 1,3 milyar pada tahun 2010 untuk membuat baju dinas bagi anggota dewan periode 2009-2014. Sebanyak 350 stel pakaian dinas senilai Rp 950 juta disiapkan bagi 75 orang anggota dewan dan 75 stel pakaian adat untuk setiap anggota dewan akan dibuat. Namun pada tahun 2009 ini, sebanyak 75 orang anggota dewan yang bakal dilantik 24 September 2009 juga diberikan fasilitas pakaian dinas plus jas (pakaian sipil lengkap/PSL) untuk pelantikan. Sedangkan untuk anggota dewan yang lama berjumlah 64 orang yang menjabat saat ini masih menjabat, tetap mendapatkan baju dinas anggota dewan.

Pemprov Sumsel Anggarkan Dana Rp 7,6 M untuk Pilpres

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel menyiapkan anggaran Rp7,6 miliar. Dana sebesar itu diperuntukkan bagi pelaksanaan Pemilu Presiden (Pilpres) 8 Juli mendatang. Adanya bantuan pemprov untuk KPUD Sumsel itu diungkapkan Kepala Badan Kesbangpol Linmas Sumsel Drs H Rusli Nawi SDP MSi, Kamis (30/4) lalu.

Anggaran Sekolah Gratis Capai Rp 188 Miliar

Dana sharing untuk pembiayaan program sekolah gratis bagi 15 Kabupaten/kota di Sumsel selesai dianggarkan dan siap digunakan periode 1 Juli mendatang. Dana yang mencapai 188 Miliar itu diperuntukkan bagi 1.680.165 siswa tingkat SD hingga SMA/MA/SMK.

Alokasi Pendidikan Pemprov Sumsel Rp550 M

Pemprov Sumsel menganggarkan dana pendidikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2009 sebesar 20% atau Rp550 miliar.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Dwi Priyono di ruang kerjanya kemarin mengatakan, angka Rp550 miliar kemungkinan besar tidak akan mengalami perubahan. Mengingat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, baik tingkat legislatif maupuneksekutif, memiliki komitmen tinggi untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Sumsel.

Pemprov Sumsel Siapkan Anggaran Khusus untuk Lingkungan Hidup

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan anggaran khusus untuk persoalan lingkungan hidup. Hal itu diungkapkan Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Jumat (28/11), saat aksi penanaman 1 juta pohon di Stadion Gelora Sriwijaya, Jakabaring.

Anggaran khusus untuk persoalan lingkungan hidup itu berasal dari APBD Provinsi Sumsel. Salah satu pemanfaatan anggaran tersebut untuk melakukan penanaman kembali hutan di Sumsel yang gundul.

Alex tidak menyebutkan jumlah anggaran tersebut. Namun, menurut Alex jumlahnya sudah cukup besar.

Aset Kota Palembang Tahun 2008 Capai Rp3,6 Triliun

Berbagai aset kota Palembang, kategori bergerak dan tidak bergerak, hingga akhir tahun 2008 ini mencapai angka Rp3,6 Triliun. Jumlah ini meningkat pesat dari tahun 2005 lalu, di mana aset kota empek-empek ini hanya mencapai Rp2,3 Triliun.

Rp 6 Triliun Untuk Sensus Penduduk 2010

Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan sensus penduduk 2010 yang mencakup seluruh wilayah di Indonesia sekitar Rp5-6 triliun, sehingga survei akan dapat menghasilkan data yang seakurat mungkin.

Ongkos Cetak BLT Rp 22,9 M, Ongkos Distribusi Rp105 M

Menurut PT Pos, anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk pencetakan kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) mencapai Rp 22,920 miliar, sedangkan alokasi anggaran distribusi kartu BLT adalah sebesar Rp 105,05 miliar.

Rabu (14/5) PT Pos Indonesia (persero) telah menyelesaikan pencetakan kartu miskin program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan akan segera membagikan kepada 19,1 juta rumah tangga miskin (RTM) penerima.

Balai Penyuluh Pertanian Dusun Kerincing Diduga Tak Sesuai Bistek

Pembangunan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang terletak di Dusun Kerincing, Kota Pagaralam, dinilai tidak sesuai bestek. Ironisnya lagi, proyek yang dibangun sejak November 2007–April 2008 ini, pembangunannya sudah masuk tahap kedua atau tahap pemeliharaan. Namun, bangunan BPP berukuran 16×10 m, yang dibiayai APBD 2007 sebesar Rp173 juta itu, hingga kini belum juga selesai pengerjaannya, sehingga BPP yang diharapkan dapat menjadi wadah atau tempat berkumpulnya bagi petani setempat, belum bisa terealisasi.

Anggaran Pembangunan Gedung DPRD Palembang Rp 42 Miliar

Pembangunan gedung DPRD Kota Palembang yang baru di Jl. Gubernur HA Bastari, Jakabaring dianggarkan Rp 42 miliar. Pembangunannya memakai anggaran tahun jamak 2007 dan 2008 masing-masing setiap tahun Rp 21 M. Gedung dewan kota baru ini mulai dibangun tahun 2007 dan diharapkan November 2008 sudah ditempati.

TKI Sumsel Akan Disubsidi APBD

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berencana menyubsidi biaya keberangkatan tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Sumsel ke negara tujuan. Rencananya, anggaran diambil dari APBD 2009 sebesar Rp3 miliar untuk 3.000 TKI. Menurut Gubernur Syahrial Oesman, bantuan itu diberikan karena selama ini TKI masih dibebani dengan sejumlah biaya yang cukup menyulitkan.