Kota Palembang dinilai tidak layak memiliki rumah potong hewan (RPH) babi. Alasannya Palembang merupakan Ibukota provinsi dan warga pengkonsumsi daging babi sedikit.
Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kehutanan (P2K) Kota Palembang, Ir H Masriadi MSi, Selasa (5/5) mengatakan masalah RPH babi sudah diatur dalam Peraturan Walikota melalui SK Wako No 4 tahun 1993. SK itu menerangkan tentang tidak bolehnya beternakan babi. Namun, Masriadi mengakui tidak menutup kemungkinan adanya warga yang masih bandel dan melanggar aturan. Baca entri selengkapnya »
