Telkom Regional Sumbagsel Tingkatkan Jaringan dan Pelayanan

PT Telkom Sumatera bagian selatan (Sumbagsel) melakukan perbaikan dan penambahan jaringan saluran telepon di Kecamatan Sukarami. Langkah tersebut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan pantauan SINDO, di Jalan Kebun Bunga, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, pengerjaan penambahan jaringan saluran telepon itu dilakukan petugas dari PT Telkom Kantor Sentral Telepon Otomat (STO) Talang Kelapa dan Bukit Siguntang Drive Regional I Sumatera, Kecamatan Sukarami.

Alokasi Dana Perbaikan Jalan Lintas Sumsel 500 Juta

Anggaran Pembelanjaan Belanja Negara (APBN) 2008 untuk sector pembangunan dan pemeliharaan jalan yang dialokasikan bagi wilayah Sumatera adalah sebesar Rp2,21 Triliyun. Untuk jalan lintas Sumatera, khususnya Sumatera Selatan jumlah total jalan lintas yang harus diperbaiki atau sekedar mendapatkan pemeliharaan adalah seluas lebih kurang 400 Km untuk jalur lintas timur, dan sekitar 450 Km untuk jalur lintas tengah.

BPKP Temukan Potensi Kerugian 6 Trilyun Rupiah

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyelesaikan audit terhadap aset negara di Badan Pengelola Gelora Bung Karno (BPGBK), Badan Pengelola Kompleks Kemayoran (BPKK), dan Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur. Audit yang dilakukan sejak tiga bulan lalu itu menemukan potensi kerugian negara Rp6,024 triliun.

OKUT Kembangkan Biofuel

Pemerintah Kabupaten OKU Timur bersama investor menyiapkan dana sebesar Rp12,5 miliar untuk mengembangkan pabrik biofuel. Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKU Timur sebagai pilot project biofuel tanaman jarak pagar (Jatropha carcuri) sebagai bahan bakar alternatif segera terealisasi.

Pemkab OKU Timur berhasil meyakinkan General Manager PT PLN Pembangkitan Sumbagsel Ir Maryun Sanusi serta Direktur PT Jatropa Indonesia Rizka Armadhana untuk menjalin kerja sama perihal pembelian hasil produksi tanaman jarak milik petani OKU Timur.

Depkominfo akan Hentikan Siaran 127 Stasiun TV

Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Dirjen Postel) akan menghentikan siaran 127 stasiun televisi yang belum mempunyai ISR (Izin Siaran Radio).

“Juli kami mulai bekerja (menertibkan),” kata Dirjen Postel Depkominfo, Basuki Yusuf Iskandar, usai Rapat Kerja Depkominfo dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Kamis.

Tarif Penyeberangan Naik Maksimal 13 Persen

Pemerintah memastikan mulai 1 Juli 2008 nanti tarif penyeberangan akan naik. Selain menyesuaikan kenaikan harga BBM yang naik 28,7 persen Mei lalu, kenaikan dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan harga spare part kapal.

PLN Siap Tampung Minyak Jarak Petani di OKUT

Petani Jarak di Kabupaten OKUT kini tidak perlu khawatir hasil kebunnya terlantar menyusul ditandatanganiya Nota Kesepahaman antara Pemkab OKUT dengan PT Bio Jatropha Indonesia dan PT PLN (Persero) wilayah Sumatera Bagian Selatan. PLN besedia menampung minyak jarak atau crude jatropha oil (JCO) sebagai bahan baku pembangkit pembangkit listrik di Sumbagsel.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) OKU Timur, Ir Saiman Kusumadharma kepada wartawan Jumat (27/6) mengatakan, Bappeda telah mempersiapkan unit pelaksana teknis dinas (UPTD) dan membentuk koperasi untuk menampung biji jarak dari seluruh masyarakat. Selain itu pemerintah juga akan semakin memperluas lahan tanaman jarak dengan menyediakan lahan inti di areal pabrik sekitar 1.000 hektar dan lahan plasma. (Leni Juwita/SRIPO)

Kabupaten Tebo Kunjungan Kerja ke Muara Enim

Komisi III DPRD Tebo, Provinsi Jambi, Selasa (24/6) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Muaraenim. Kedatangan rombongan anggota Dewan yang berjumlah 10 orang ini bertujuan mendapatkan informasi sekaligus belajar soal bagaimana teknis serta mekanisme pengelolaan batu bara guna meningkatkan pendapatan daerah.

Dana Studi Banding Anggota DPRD Palembang Meningkat

Alokasi anggaran studi banding anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang meningkat menjadi Rp2,2 miliar. Namun tahun 2008 ini, DPRD Kota Palembang hanya melakukan studi banding di dalam negeri dan meniadakan kunjungan ke luar negeri.

Kepala Bagian (Kabag) Informasi pada Sekretariat Dewan (Sekwan) Rozi Arpan mengaku, dana studi banding bagi 45 anggota DPRD Palembang memang sudah dianggarkan. Untuk anggaran perjalanan dinas saja Rp1,085 miliar, sedangkan reses bagi anggota Dewan Rp1,3 miliar.

”Biasanya reses dilakukan tiga kali dalam setahun. Jadi tiap empat bulan sekali, anggota Dewan menyebar ke daerah pemilihan untuk menampung aspirasi konstituen,” kata Rozi Senin (23/6) lalu.

Dia menjelaskan, studi banding yang dilakukan anggota Dewan biasa dilakukan baik seusai rapat komisi ataupun rapat pansus. Bila itu diperlukan, anggaran sudah disiapkan, meski dia mengaku, dana yang dialokasikan tidak sama sekali untuk studi banding ke luar negeri.

”Semua dana dialokasikan untuk studi banding dalam negeri,” katanya. Sementara pada saat bersamaan, seluruh anggota DPRD Palembang yang terlibat dalam Pansus IV, V, VI dan VII, melakukan studi banding ke beberapa tempat, kecuali Pansus V yang membahas lembaga teknis dinas, seluruh anggota pansus melakukan studi banding ke Bandung, Jawa Barat; dan Surabaya, Jawa Timur; sedangkan Pansus V melakukan studi banding ke Badung, Provinsi Bali.

Menurut Rozi, kepergian anggota Dewan sudah dilaporkan ke sekretariat dengan lama perjalanan antara 4–5 hari. Untuk beberapa pansus, seperti pansus IV yang membahas masalah sekretariat daerah dan sekretariat DPRD, Pansus VI tentang PP 41/2007, dan Pansus VII tentang raperda penyelenggaraan pendidikan, melakukan studi banding ke Bandung, Jawa Barat.

Namun, mereka juga melakukan konsultasi bersama Departemen Dalam Negeri (Depdagri) seputar masalah organisasi perangkat daerah. Bagi masing-masing anggota Dewan, mendapat biaya transportasi berkisar Rp5 juta yang dipergunakan untuk ongkos pesawat dan penginapan. Jumlah tersebut sudah dimasukkan dalam surat perintah perjalanan dinas (SPPD) karena anggota Dewan ini setara dengan pejabat eselon II.

”Mereka (anggota dewan) melakukan studi banding untuk mengejar pembahasan PP 41/2007, karena paling lambat sudah harus disahkan 23 Juli 2008,” tuturnya.

Menyikapi itu, Wakil Ketua Pansus VI Sulaiman Jahri menuturkan, studi banding yang dilakukan bertujuan meyakinkan argumentasi yang berbeda antara Dewan dan Pemkot Palembang tentang pembahasan perampingan dinas. (siera syailendra/SINDO)

DPR Sahkan 12 Daerah Otonom Baru Hasil Pemekaran

DPR melalui rapat paripurnanya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/6), mengesahkan pemekaran 12 kabupaten/kota baru di sejumlah provinsi.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar, dan disaksikan ratusan perwakilan masyarakat dari daerah yang baru saja dimekarkan, seluruh fraksi DPR menyatakan persetujuannya terhadap pemekaran wilayah-wilayah tersebut.

Pedagang di Martapura Keluhkan Pungutan

Para pedagang kali lima (PKL) di Jalan Sudirman, Martapura, mengeluhkan tingginya setoran ke dinas terkait jika ingin kembali berjualan di lokasi tersebut.

Saat ini PKL di pinggiran Jalan Sudirman, Pasar Martapura, sudah menertibkan diri terkait adanya perbaikan lokasi bagi para PKL. Namun, setelah lokasi PKL selesai dibangun, para pedagang diimbau untuk membayar uang sewa lokasi sebesar Rp1.365.000 per pedagang.

Empat Parpol di Muba tak Lolos Verifikasi

Empat partai politik di kabupaten Musi Banyuasin dinyatakan tidak lulus verifikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Musi Banyuasin. Hasil verifikasi menunjukkan 19 dari 23 parpol baru ini dinyatakan lolos mengikuti Pemilu 2009 mendatang yang akan diajukan ke KPU Sumsel.

Rapat akhir verifikasi faktual partai politik di Kabupaten Muba yang berlangsung di sekretariat KPUD Muba, Selasa (24/6) pukul 15.00 kemarin menyimpulkan empat partai politik tidak lolos verifikasi KPUD Muba yaitu Partai Karya Perjuangan, Partai Bhineka Indonesia, Partai Kasih dan Partai Demokrasi Kebangsaan.