Melacak Jejak Kerajaan SRIWIJAYA

Sinopsis
Melacak Jejak Kerajaan SRIWIJAYA
triyono-infokito

Untuk memasuki tahapan telaah kerajaan Sriwijaya secara lebih detail, ada baiknya kita mengetahui kisah perjalanan pribadi pendeta I-Tsing. Ia membuat catatan perjalanannya yang berjudul Ta-tang Hsi-yu Chin-fa Kao-seng Chuan (Catatan Pendeta-Pendeta yang Menuntut Ilmu di India Zaman Dinasti Tang) dan catatan lainnya berjudul Nan-hai Chi-kuei Nei-fa Chuan (Ajaran Buddha yang yang dikirim dari Laut Selatan) yang dibuat antara tahun 689 sampai 692 M.

Asia Tenggara pada Zaman Sriwijaya

Kisah perjalanan pendeta I-Tsing ini merupakan sumber informasi paling utama dan terpenting melengkapi sejarah kerajaan Sriwijaya. Hal ini tidak hanya I-Tsing bercerita panjang tentang Sriwijaya, tetapi ini merupakan cerita pengalaman pribadi yang agak rinci dalam kurun waktu paling awal dari sejarah perkembangan Sriwijaya.

Tulisan berikut ini, yang kami publikasikan di portal infokito, merupakan pelengkap cakrawala untuk mencari jejak kerajaan Sriwijaya sebagai bagian sejarah perjalanan bangsa …

• Melacak Jejak Kerajaan SRIWIJAYA [ baca lanjut ]

Balai Penyuluh Pertanian Dusun Kerincing Diduga Tak Sesuai Bistek

Pembangunan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang terletak di Dusun Kerincing, Kota Pagaralam, dinilai tidak sesuai bestek. Ironisnya lagi, proyek yang dibangun sejak November 2007–April 2008 ini, pembangunannya sudah masuk tahap kedua atau tahap pemeliharaan. Namun, bangunan BPP berukuran 16×10 m, yang dibiayai APBD 2007 sebesar Rp173 juta itu, hingga kini belum juga selesai pengerjaannya, sehingga BPP yang diharapkan dapat menjadi wadah atau tempat berkumpulnya bagi petani setempat, belum bisa terealisasi.

Badan Pertamanan dan Kebersihan Kota Kabupaten Ogan Ilir Dilarang Dewan Keluarkan IMB

Komisi III DPRD Ogan Ilir melarang Badan Pertamanan dan Kebersihan Kota (BPKK) Kabupaten Ogan Ilir mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB). Sebab, kewenangan IMB berada di tangan dinas, bukan badan seperti BPKK.

“Hanya dinas teknis yang dapat mengeluarkan IMB,” terang Yaprudin, anggota Komisi III dari PDIP, di Indralaya Rabu (16/4) kemarin. Menurut dia, penilaian IMB harus dialihkan. Hal itu diketahui setelah Dewan melakukan konsultasi dengan Bagian Otonomi Daerah. Bila badan itu tetap diberikan izin mengeluarkan IMB, produk yang dikeluarkan itu dapat dipertanyakan statusnya secara hukum.

Telat Buat Akta Kelahiran Didenda Rp1 juta

Merujuk pada UU No 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemkot Palembang akan segera memberlakukan denda Rp1 juta bila mengurus akta kelahiran setelah satu tahun lebih sejak kelahiran anak. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Palembang Husni Thamrin Hamzah mengatakan, pemberlakuan UU No 23/2006 untuk menghapus diskriminasi antara warga negara Indonesia (WNI) atau warga keturunan.