Pemprov Sumsel akan Kembangkan Listrik Biogas

Pemprov Sumsel berencana mengembangkan pembangkit energi listrik biogas. Diharapkan, BBM untuk pembangkit listrik dapat dihemat. Asisten Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Pemprov Sumsel Budi Raharjo menjelaskan, sumber energi pembangkit listrik tersebut rencananya akan diperoleh dari pengolahan biogas kotoran hewan ternak dari sentra-sentra peternakan di Provinsi Sumsel.

Kopi Stek Makin Digandrungi

Untuk mendukung produksi kopi berkualitas ekspor, masyarakat Kota Pagaralam kini mulai melirik atau mengembangkan kopi stek. Selain buahnya lebih banyak dari kopi biasa, perawatan kopi yang dikembangbiakkan melalui stek ini tidak rumit serta tahan hama.

Hanya saja, saat panen atau memetik buahnya, harus benar-benar matang atau masak. Hal ini untuk meningkatkan kualitas biji kopi yang akan dihasilkan nantinya. Sementara itu, hingga saat ini sudah hampir 60% petani kopi yang sudah berupaya untuk meningkatkan hasil panen atau buah kopi dengan melakukan stek.

Kuota Jamkesmas Sumsel 1,3 Juta

Provinsi Sumsel mendapatkan kuota jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) sebayak 1,3 juta jiwa. Angka tersebut lebih kecil dari peserta Askeskin yang dikelola PT Askes,yang mencapai Rp1,7 juta jiwa pada 2007. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel Syahrul Muhammad mengatakan, kuota tersebut sudah ditetapkan pemerintah pusat melalui Departemen Kesehatan (Depkes).

Korban Banjir Kecamatan Karang Dapo Butuh Bantuan

Sampai saat ini, masyarakat dari enam desa di Kec Karang Dapo, Kab Mura, yang menjadi korban banjir belum mendapatkan bantuan.

“Petugas kecamatan sudah selesai mendata masyarakat yang terkena korban banjir, dan data tersebut sudah diserahkan kepada Pemkab Mura. Namun, sejauh ini kami masih menunggu datangnya bantuan itu,” kata Camat Karang Dapo Azhar Ibrahim, kemarin.

65% Hutan OKUS Kritis

Dari 180.000 hektare luas hutan di Kab OKU Selatan, sekitar 65% dalam kondisi kritis akibat aktivitas perambahan hutan secara liar. Kesungguhan Pemkab OKU Selatan dalam menangani kerusakan hutan pun kini mulai diragukan banyak pihak. Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD OKU Selatan Al Junaidi mengaku heran. Sebab, ulah para perambah hutan liar itu terkesan dibiarkan. Apalagi, dengan keluarnya persetujuan membuka jalan dengan cara membelah hutan suaka alam di Desa Gunung Raya.

Depag Sumsel Cabut Izin 2 KBIH

Izin dua kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) dicabut Kanwil Depag karena kedapatan menggunakan dana jamaah untuk kegiatan lain. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama (Kakanwil Depag) Sumatera Selatan Malan Abdullah mengatakan telah mencabut izin dua kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH).

“Izin mereka (KBIH) akhirnya terpaksa kita cabut karena menyalahi aturan yang telah ditentukan. Kedua KBIH tersebut adalah Madinah Jaya dan Al Fariz. Pencabutannya kita lakukan pada 2007 lalu,” kata Malan kepada SINDO kemarin.

Dijelaskan Malan, pelanggaran yang dilakukan kedua KBIH tersebut adalah meminta setoran biaya haji kepada calon jamaah haji. Padahal, lanjut Malan, hal tersebut tidak diperbolehkan sesuai aturan yang berlaku. Bahkan, akibat dari perbuatan kedua KBIH tersebut, calon jamaah haji pada akhirnya gagal berangkat.

Hal itu disebabkan uang yang disetor calon jamaah haji dipergunakan KBIH untuk kegiatan lain. Malan berharap agar masyarakat yang menemukan adanya kesalahan terhadap KBIH dapat melaporkan ke Kanwil Depag Sumsel.

“Kita melakukan pencabutan izin kepada kedua KBIH tersebut karena ada laporan dari masyarakat dan korban yang bersangkutan. Karena itu, dengan tegas dan tanpa segan, kita lakukan pencabutannya,” ungkap Malan.

Untuk melakukan perbaikan sistem di manajemen KBIH, pihaknya terus melakukan evaluasi. Bahkan, saat ini, kata Malan, ada satu KBIH yang telah mendapatkan surat peringatan keras.

“Untuk yang satu ini, saya belum bisa menyebutkannya dan ini sifatnya masih rahasia. Yang pasti KBIH yang mendapatkan peringatan keras dari kita karena mereka tidak mengikuti manajemen kloter,” katanya.

Menurut Malan, tak ada kewajiban bagi para calon jamaah haji untuk mengikuti KBIH. Sebab, KBIH hanya bersifat bimbingan kepada calon. Bahkan, dia berharap agar para calon jamaah haji dapat melakukan pelatihan secara mandiri.

“Sejak sekarang sudah ada pelatihan bagi calon jamaah haji yang dilakukan di kantor urusan agama (KUA). Tidak ada kewajiban atau keharusan calon jamaah haji untuk masuk di KBIH,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumsel Syaiful Islam mengatakan agar pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap semua KBIH. Sebab, KBIH adalah lembaga informal kelompok masyarakat dalam memperlancar ibadah haji.

“Kalaupun ada pengaduan masyarakat mengenai KBIH yang tidak bagus, maka silakan saja izinnya dicabut. Namun, sebenarnya masyarakat tetap bisa melaksanakan haji, tanpa menggunakan lembaga yang namanya KBIH,” ucapnya.

Dijelaskannya, sebagai satu wadah keibadahan, seharusnya KBIH tidak berlaku merugikan masyarakat. Sebab, masyarakat yang masuk ke dalamnya adalah orangorang yang akan melaksanakan ibadah haji.

“Sangat ironis apabila ketika KBIH harus menelantarkan para anggotanya. Bahkan, ada masyarakat yang pada akhirnya gagal berangkat haji hanya garagara KBIH,” kata politikus Partai Demokrat ini. (jemi astuti/SINDO)

Mulai Juli, RS Rujukan Jamkesmas Wajib Pakai Tarif Paket

Semua rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi peserta program Jaminan Kesehatan Masyarakat. (Jamkesmas) diharuskan sudah menerapkan tarif baku pelayanan rumah sakit dengan sistem paket (Indonesia Diagnosis Related Groups/ INA-DRG) pada Juli 2008.”Kami sudah kasih waktu tiga bulan untuk belajar dan berlatih. Bulan tujuh nanti semua sudah harus pakai,” kata Direktur Jendral Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Farid W Husain usai melakukan rapat tertutup dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kamis (27/3).

Seleksi Dijalankan Secara Nasional, SPMB Jadi SNMPTN

Para calon mahasiswa baru yang akan mendaftar Perguruan Tinggi Negeri (PTN) pada tahun ini, tidak perlu panik. Pasalnya, pemerintah menegaskan, tetap ada satu pola penerimaan mahasiswa baru PTN secara terpadu atau nasional.”Tidak ada lagi perpecahan di antara dua kubu, karena peraturan yang akan segera keluar, seleksi mahasiswa baru PTN, akan dilakukan secara terpadu dan nasional,” ujar Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo pada acara silaturahmi Mendiknas dengan pimpinan media massa, di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (26/3).

Ambulans Keluarga Miskin Ditanggung Pemprov Sumsel

Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel menjamin pembiayaan mobil ambulans bagi keluarga miskin ditanggung pemerintah provinsi (Pemprov) Sumsel. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel H Syahrul Mahmud mengatakan, anggaran untuk pembiayaan ambulans tersebut tahun ini telah masuk dalam APBD Sumsel. Jadi, keluarga miskin yang membutuhkan ambulans tidak perlu lagi mengeluarkan biaya.

Pelayanan Terpadu Muba Dijadikan Contoh

Berbagai program layanan publik yang diberikan Pemkab Musi Banyuasin kepada masyarakatnya, seperti kesehatan gratis, pendidikan gratis, pembuatan KTP gratis, hingga bantuan dampingan hukum gratis, menarik perhatian anggota DPRD dan Pemkab Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mempelajarinya.

Sembilan anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bantul dan enam kepala dinas dan kepala kantor di jajaran Pemkab Bantul, kemarin melakukan kunjungan kerja selama satu hari di Sekayu. Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bantul Sumiharjo, diterima Asisten I Sekda Kabupaten Muba Agus Yudiantoro didampingi beberapa kepala dinas terkait di lingkungan Pemkab Muba.

Dilema Usaha Salak di Kota Pagaralam

Usaha komoditas salak di Kota Pagaralam saat ini sangat menjanjikan. Sayangnya, bisnis buah berkulit cokelat ini terkendala pada pendistribusian atau pemasaran. Saat ini sudah banyak tanaman salak milik petani yang sudah menghasilkan buah salak berkualitas bagus.

Tanaman salak jenis pondoh tersebut tersebar di berbagai daerah di Kota Pagaralam, seperti Tanjung Payang, Gunung Dempo, Kerinjing, dan daerah berlahan subur lainnya. Tetapi, untuk pemasaran, petani hanya menjual di kebun saja, itu pun kalau ada orang yang datang. Jadi, wajar jika petani salak di Kota Besemah (julukan Kota Pagaralam) ini kini sangat membutuhkan sebuah koperasi untuk menampung produksi buah salak sebelum dipasarkan.

Muara Sae Jadi Ibu Kota Kecamatan Muara Jaya

Kemelut penentuan ibu kota Kecamatan Muara Jaya diputuskan melalui voting. Hasilnya, Desa Muara Sae diputuskan menjadi ibu kota kecamatan hasil pemekaran tersebut. Voting dilakukan perwakilan tokoh tujuh desa yang ada di tengah-tengah rapat panitia legislasi dan mitra kerja Pemkab OKU, Senin (14/3).

Ketujuh desa itu yakni Surau, Karang Lantang, Beringin, Lubuk Tupak, Muara Sae, Lontar, dan Kemela Jaya. Anggota Panleg DPRD OKU Suberen Sakti mengungkapkan, pemutusan ibu kota Muara Sae ini berbeda dengan usulan Pemkab OKU.